Ujarku.co – Pengadaan mobil dinas baru Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memicu gelombang kritik publik.
Pasalnya, kendaraan yang akan digunakan Gubernur Kaltim itu dibanderol fantastis mencapai Rp 8,5 miliar, memunculkan perbandingan panas dengan kendaraan resmi Presiden Republik Indonesia saat ini, Prabowo Subianto.
Di media sosial, istilah “kalah tadah” ramai digunakan netizen untuk menggambarkan ironi tersebut: mobil kepala daerah dinilai lebih mewah secara nominal dibanding kendaraan presiden.
Presiden Prabowo menggunakan kendaraan kenegaraan Maung Garuda Limousine, produksi industri pertahanan nasional PT Pindad.
Mobil ini bukan kendaraan mewah biasa, melainkan kendaraan taktis dengan standar keamanan tinggi.
Spesifikasi utama:
• Bodi composite armor anti peluru
• Kaca balistik level B5/B6
• Ban run-flat tetap bisa melaju saat bocor
• Bobot hampir 3 ton
• Mesin tenaga 202 PS
Harga resmi varian kepresidenan tidak dipublikasikan. Namun versi standar Maung militer berada di kisaran Rp 600 juta, sementara versi sipil sekitar Rp 400–500 juta sebelum modifikasi keamanan.
Fokus utama kendaraan ini adalah keselamatan kepala negara, bukan kemewahan.
Berbeda jauh, mobil dinas baru Gubernur Kaltim masuk kategori SUV ultra-mewah dengan teknologi hybrid dan fitur kenyamanan kelas atas.
Detail utama:
• Nilai pengadaan: Rp 8,5 miliar
• Mesin hybrid ± 3.000 cc
• Tenaga lebih dari 400 HP
• Suspensi adaptif & kemampuan off-road ekstrem
• Interior full premium luxury
Kendaraan ini disebut dipilih untuk mendukung mobilitas di medan berat Kalimantan Timur sekaligus mencerminkan “marwah daerah”.
Sebelumnya, Rudy Masud, Gubernur Kaltim, menyampaikan keberadaan mobil dinas tersebut untuk menunjang agenda kepala daerah yang berkaitan dengan kegiatan nasional maupun internasional.
“Mobil Pemprov Kaltim itu baru tersedia yang ada di Jakarta. Karena untuk menunjang kegiatan-kegiatan kepala daerah,” kata Rudy Masud, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, fasilitas kendaraan dinas juga harus mencerminkan representasi daerah.
“Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamunya bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tapi juga dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobil ala kadarnya. Jaga dong marwahnya Kaltim,” sebutnya.
Terkait spesifikasi kendaraan, Rudy memastikan pengadaan mobil dinas telah mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Untuk kepala daerah, kendaraan jenis sedan dibatasi maksimal 3.000 cc, sedangkan jenis jeep maksimal 4.200 cc. Ia menyebut mobil yang diadakan Pemprov Kaltim berkapasitas 3.000 cc.
“Soal harga, ada rupa ada harga, ada mutu, ada kualitas. Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya pesan mobilnya itu saja,” tegasnya.
Kontroversi ini muncul bukan semata soal spesifikasi, tetapi karena faktor sensitivitas anggaran.
Publik menilai polemik ini dipicu oleh tiga hal utama:
1. Nilai pengadaan dinilai terlalu tinggi untuk kendaraan dinas daerah
2. Terjadi di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah
3. Kontras dengan kendaraan presiden yang berbasis kebutuhan keamanan
Di media sosial, perbandingan ini bahkan memicu narasi satir: “Mobil kepala daerah lebih mahal dari kendaraan kepala negara.”
Perbandingan Singkat:
Aspek Mobil Gubernur Kaltim Mobil Presiden RI
Harga Rp 8,5 miliar Perkiraan 1 – 2 miliar
Kategori SUV luxury hybrid Limusin taktis lapis baja
Fungsi utama Kenyamanan & operasional Keamanan negara
Fokus teknologi Prestise & off-road Proteksi militer
Hingga kini, polemik mobil dinas tersebut masih menjadi perbincangan hangat dan berpotensi menjadi isu politik anggaran daerah.
Bagi sebagian masyarakat, kasus ini bukan sekadar soal kendaraan, melainkan mencerminkan prioritas penggunaan uang publik. (*)
