Ujarku.co – Program Pendidikan (Gratispol) andalan era kepemimpinan Rudy Mas’ud – Seno Aji di Kalimantan Timur ( Kaltim) kembali menjadi perhatian kalangan akademisi Universitas Mulawarman (Unmul). Mereka menilai pelaksanaan tahun pertama masih dihiasi sejumlah kendala teknis, terutama terkait keterlambatan pencairan bantuan pendidikan yang dinilai dapat mempengaruhi kelancaran proses akademik mahasiswa.
Sorotan tersebut disampaikan oleh Felisitas Defung, Staf Khusus Wakil Rektor IV Unmul, dalam diskusi HUT Arus Bawah bertajuk “Tu Ki Tak Ki Tuk Gratispol Pendidikan Supaya Baik Jalannya” yang digelar di Temindung Creative Hub, Kam (20/11/25). Ia menyebut pelaksanaan perdana Gratispol masih memerlukan banyak penyesuaian antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi.
Menurut Felisitas, dinamika administratif menjadi tantangan utama di tahun pertama implementasi.
“Dari Unmul tentu sangat berterima kasih. Kami support penuh program ini, baik tahun ini maupun ke depan,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keterlambatan pencairan dana bukan sekadar masalah teknis anggaran, tetapi membawa dampak langsung pada tahapan akademik mahasiswa.
Salah satu persoalan yang ia anggap paling signifikan adalah keterlambatan pelaporan mahasiswa ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).
“Kalau mahasiswa terlambat terdaftar di PDDIKTI, konsekuensinya panjang. Mereka bisa tidak mendapatkan PIN atau penomoran ijazah nasional,” jelasnya.
Untuk menghindari gangguan akademik, Unmul mengambil kebijakan menunda pembayaran UKT tahun ini, namun menurutnya langkah tersebut tidak bisa terus diulang.
Ia menekankan perlunya perbaikan mekanisme sejak dini agar kasus serupa tidak terjadi pada tahun berjalan berikutnya.
“Resikonya besar kalau terlambat terus. Tahun depan harus lebih rapi, karena semester 2 akan menambah variabel baru yang harus dikelola,” ujar Felisitas.
Perguruan tinggi, menurutnya, membutuhkan kepastian waktu agar seluruh proses pelaporan mahasiswa dapat dilakukan sesuai standar nasional.
Felisitas mengingatkan keabsahan akademik mahasiswa bergantung pada ketepatan pelaporan ke PDDIKTI.
“Mahasiswa harus bisa terdaftar dengan benar di PDDIKTI. Itu menyangkut keabsahan akademik mereka hingga kelulusan nanti,” ujarnya.
Menanggapi kritik tersebut, Seno Aji, Wakil Gubernur Kaltim menyampaikan penyaluran Gratispol tahun pertama memang menghadapi hambatan karena pemerintah daerah menunggu terbitnya SK kementerian.
“Pada saat itu kami memang sedang menunggu SK dari kementerian, sementara universitas harus segera menarik pembayaran SPP. Di situlah persoalannya,” jelasnya.
Ia memastikan evaluasi menyeluruh akan dilakukan agar masalah serupa tidak terulang pada tahun akademik berikutnya.
Seno juga menegaskan mahasiswa yang telah membayar UKT akan tetap menerima pengembalian melalui mekanisme reimburse. Menjelang tahun ajaran 2026, Pemprov Kaltim menyiapkan anggaran sebesar Rp1,4 triliun untuk membiayai mahasiswa S1 semester 1-8, S2, dan S3.
“Kami pastikan evaluasi dilakukan total agar tahun depan Gratispol berjalan lebih baik, tepat waktu, dan tidak mengganggu proses akademik mahasiswa,” tegasnya.(*)
Penulis: Devi Mogot
