Ujarku.co – Hasanuddin Mas’ud, Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menanggapi protes yang disampaikan Fraksi PKB terkait penetapan hasil seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim. PKB sebelumnya menyatakan tidak dilibatkan dalam proses finalisasi keputusan sehingga menolak kelulusan anggota KPID yang telah diumumkan.
Hasanuddin menjelaskan situasi ini dipicu oleh kondisi internal Komisi I, yang memimpin proses seleksi KPID. Menurutnya, Selamat Ari Wibowo, ketua Komisi I yang juga dari Fraksi PKB telah mengalami sakit berkepanjangan sehingga tidak dapat mengikuti rangkaian pembahasan secara penuh.
“Jadi sebetulnya di internal Komisi I ketuanya Pak Selamat Ari Wibowo itu sakitnya sudah agak lama hampir lebih dari 5 bulan. Jadi waktu di godoknya seleksi KPID ini dari PKB ini tidak diwakilkan barangkali,” ujarnya.
Ketika ditanya apakah tidak ada koordinasi Komisi I dengan pimpinan DPRD, Hasanuddin menyebut komunikasi tetap berjalan. Namun ia mengakui absennya ketua komisi membuat PKB merasa tidak terwakili dalam pengambilan keputusan.
“Ada koordinasi, cuma mungkin pemilihan ini mungkin kan ada skor, mungkin keterwakilan dari PKB belum merasa terwakilkan karena kebetulan yang harusnya ketuanya hadir dan ikut selama pemilihan tapi kan lagi sakit, jadi keterwakilan itu belum terpenuhi,” jelasnya.
Merespons keberatan yang disampaikan Ketua Fraksi PKB, Hasanuddin memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap proses seleksi KPID. Ia tidak menutup kemungkinan pembatalan keputusan bila hasil pembahasan menyimpulkan adanya kekeliruan prosedural.
“Kita akan evaluasi karena sudah dirilis juga hasilnya. Makanya nanti akan kita bicarakan dulu, kalau memang bisa seperti keinginan Fraksi PKB untuk dianulir, ya itu bisa jadi. Nanti kita bahas di Komisi I karena kita juga belum menerima laporan secara resmi,” tuturnya.
Terkait dugaan kurangnya transparansi yang menjadi alasan munculnya protes, Hasanuddin menegaskan koordinasi sebenarnya berjalan normal.
“Transparansi, cuma dalam hal ini PKB, Ketua Komisi I sakit selama pemilihan itu mungkin tidak terakomodir. Padahal dia ketua Komisi I, itu aja masalahnya. Nanti akan kita bicarakan lagi bersama pimpinan, fraksi, dan Komisi I,” katanya.
Sementara itu, Ketua Damayanti, Ketua Fraksi PKB menegaskan sikap fraksinya untuk meminta pembatalan keputusan KPID. Ia membuka peluang mengambil langkah hukum jika upaya internal tidak menghasilkan kesepakatan.
“Salah satunya ya ke pengadilan, pastinya kan seperti itu,” ujarnya.
Damayanti menambahkan ia akan membawa persoalan ini ke pimpinan partai untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.
“Kalau kita minta dianulir, tapi tidak di oke kan, pastinya kalau memang tidak ada kesepakatan ya satu-satunya jalan kan seperti itu. Tapi yang pasti ini nanti akan saya sampaikan ke pimpinan partai karena bagaimanapun kan kita adalah bagian dari kepanjangan tangan dari partai,” tegasnya.(*)
Penulis: Devi Mogot
