Ujarku.co – Peristiwa longsor di sisi kanan inlet Terowongan Samarinda, tepatnya di Jalan Sultan Alimuddin, memicu sorotan dari Komisi III DPRD Samarinda. Abdul Rohim, Anggota Komisi III, menegaskan insiden tersebut tidak boleh dianggap ringan karena diduga mengindikasikan gangguan struktural pada proyek strategis tersebut.
Rohim menyampaikan, berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan sejumlah dokumentasi, kerusakan yang terjadi tergolong serius. Ia mempertanyakan ketahanan desain konstruksi terhadap kondisi cuaca ekstrem seperti hujan deras dan angin kencang.
“Ini bukan kerusakan kecil. Terowongan sebesar ini seharusnya dibangun dengan standar ketahanan tinggi,” ujar Rohim, Senin (19/5/2025).
Ia menilai, kejadian tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap kualitas pembangunan infrastruktur kota, khususnya proyek yang menjadi simbol kemajuan Kota Samarinda tersebut.
Sebagai langkah awal, Komisi III berencana memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda untuk memberikan klarifikasi terkait penyebab longsor, langkah penanganan, serta evaluasi terhadap kelayakan struktur terowongan secara keseluruhan.
“Kami minta penjelasan terbuka. Jangan sampai publik dibiarkan dalam ketidakpastian. Pemerintah harus bersikap transparan,” tegasnya.
Selain itu, Rohim mendorong agar dilakukan audit teknis menyeluruh terhadap proyek ini, mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan, proses pengerjaan, hingga pengawasan pelaksanaan konstruksi.
“Audit harus dilakukan segera dan hasilnya dipublikasikan secara terbuka untuk menjamin akuntabilitas publik,” lanjutnya.
Ia juga menekankan pentingnya pertanggungjawaban teknis dan etis dalam setiap proyek pembangunan yang menggunakan dana publik. Pemerintah diminta untuk segera mengambil langkah korektif guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.
“Ini bukan hanya soal kualitas konstruksi, tapi juga soal menjaga kepercayaan masyarakat. Pemerintah jangan defensif, tapi harus sigap,” tutupnya.(adv)
