Ujarku.co – Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk Sekolah Rakyat (SR) Samarinda telah dimulai pada Jumat (15/8/2025) di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP). Meski kegiatan orientasi berjalan lancar, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) masih menghadapi tantangan besar dalam pemenuhan kuota siswa, terutama jenjang sekolah dasar (SD).
Andi Muhammad Ishak, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, menyebut orientasi dua pekan ini bukan hanya untuk mengenalkan lingkungan belajar, tetapi juga menyiapkan mental dan kedisiplinan siswa.
“Pendidikan ini bukan sekadar akademik, tetapi juga pendidikan karakter. Karena itu, mental, sikap, dan kedisiplinan mereka harus dibentuk sejak awal,” ujarnya saat ditemui di Stadion Gelora Kadrie Oening beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, mayoritas siswa berasal dari latar belakang beragam, termasuk anak-anak putus sekolah maupun yang belum pernah mengenyam pendidikan formal. Jika dalam dua minggu pertama mereka belum menunjukkan kesiapan, masa MPLS bisa diperpanjang sesuai ketentuan pusat.
“Harapannya proses adaptasi dengan guru, teman sebaya, hingga lingkungan asrama bisa lebih mulus, sehingga hambatan belajar bisa diminimalkan,” katanya.
Meski MPLS telah dimulai di BPMP, dua lokasi lain yakni Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) serta SMA Negeri 16 Samarinda masih dalam tahap persiapan. Keduanya termasuk bagian dari tahap 1C dan ditargetkan beroperasi pada awal September 2025. Namun, pemenuhan kuota siswa SD masih jauh dari target.
“Untuk kuota SD memang belum terpenuhi. Anak-anak SD lebih sulit beradaptasi karena harus tinggal di asrama, sementara sebagian orang tua juga keberatan berpisah dengan anak mereka,” jelas Andi.
Hingga pertengahan Agustus, jumlah siswa SD yang terdaftar di SMA Negeri 16 dan BPVP baru mencapai belasan orang.
Dinsos Kaltim kemudian mengambil langkah proaktif dengan menyasar anak-anak panti asuhan serta mendata anak putus sekolah. Pendataan dilakukan melalui kerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Dinas Pendidikan. Langkah ini diharapkan dapat menutup kekurangan kuota sekaligus menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
“Target utama adalah anak-anak dari keluarga di Desil 1 dan 2 atau kategori miskin ekstrem. Jika masih belum terpenuhi, baru dibuka ke desil berikutnya,” pungkasnya.(*)
Penulis: Devi Mogot
