Ujarku.co – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda membeberkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan antara jumlah kelulusan siswa sekolah dasar (SD) dengan daya tampung riil bangku sekolah menengah pertama (SMP) berstatus negeri. Disdikbud mencatat ada selisih hingga 3.000 lebih calon siswa yang dipastikan tidak akan bisa diakomodasi oleh fasilitas pendidikan milik pemerintah pada tahun ajaran baru ini.
Keterbatasan ruang kelas ini membuat pemerintah daerah mengimbau masyarakat untuk tidak melulu memprioritaskan sekolah negeri dan mulai melirik keberadaan satuan pendidikan swasta.
Mohammad Wahiduddin, Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMP Disdikbud Samarinda memaparkan jika dihitung secara makro, akumulasi ketersediaan rombongan belajar (rombel) di Samarinda sebenarnya berada pada posisi yang seimbang. Kendati demikian, keseimbangan tersebut baru akan tercapai apabila daya tampung sekolah negeri dikombinasikan dengan kapasitas ruang kelas yang dimiliki oleh seluruh sekolah swasta.
“Sebenarnya daya tampung antara SD negeri dengan SMP negeri itu seimbang saja. Cuma kan kita harus memperhatikan sekolah swasta juga ya. Jadi sebenarnya ketersediaan rombel itu tercukupi antara negeri dan swasta. Cuma yang lulus SD negeri plus swasta untuk bisa ditampung semua ke SMP negeri memang tidak tercukupi. Karena dari 13.079 siswa itu, tidak semuanya bisa tertampung ke negeri yang kapasitas SMP-nya hanya 10.000 siswa. Jadi seperti itu,” ujar Mohammad Wahiduddin, Kabid, Pembinaan SMP Disdikbud Samarinda.
Disdikbud menjamin standarisasi kualitas mutu pendidikan pada sekolah swasta di Kota Tepian saat ini sudah semakin bersaing dan merata. Langkah penguatan ekosistem pendidikan secara paralel ini diambil agar tidak terjadi penumpukan kuota pelamar yang berlebih pada beberapa sekolah negeri tertentu saja.
Bagi para orang tua yang putra-putrinya terlempar dari persaingan sistem seleksi masuk sekolah negeri, diarahkan untuk segera melakukan pendaftaran pada jalur sekolah swasta sebagai langkah alternatif utama guna memastikan anak-anak tetap mendapatkan hak pendidikannya secara berkelanjutan.
“Kalau sekolah negeri sekali lagi memang punya keterbatasan ya. Jadi kalau tidak diterima di negeri, ya pilihannya ke swasta. Gitu saja,” pungkas Mohammad Wahiduddin.(*)
Penulis: Devi Mogot
