Ujarku.co – Momentum peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Samarinda diwarnai dengan kritik tajam terhadap kondisi kerja perempuan yang dinilai masih jauh dari kata layak. Perempuan Mahardhika Samarinda secara terbuka menyoroti bayang-bayang diskriminasi, upah murah, hingga menguatnya budaya militerisme di ruang kerja yang dianggap semakin mencekik hak-hak dasar perempuan kelas pekerja di bawah kepemimpinan nasional saat ini.
Dalam pernyataan sikap resminya, organisasi pembela hak perempuan tersebut menegaskan bahwa negara telah gagal menghadirkan ruang kerja yang aman dan bermartabat. Sorotan tajam diarahkan pada janji politik pemerintah pusat mengenai penciptaan 19 juta lapangan kerja yang dinilai masih menjadi angan-angan, sementara di lapangan, perempuan justru terus disingkirkan dari sektor formal.
“Hari ini, perempuan pekerja dipaksa menerima kondisi kerja apa pun demi bertahan hidup, mulai dari kontrak yang tidak pasti, tanpa jaminan sosial, hingga upah murah yang menghina kemanusiaan. Janji 19 juta lapangan kerja itu terus kami pertanyakan karena realitanya rakyat justru semakin sulit mencari pekerjaan yang tetap dan manusiawi,” ujar Koordinator Perempuan Mahardhika Samarinda melalui rilis resminya, Jumat (1/5/2026).
Pihaknya menilai proses rekrutmen di Indonesia masih sarat akan prasangka patriarki yang mendalam. Perempuan kerap kali disaring bukan berdasarkan kompetensi, melainkan melalui standar fisik yang diskriminatif, status pernikahan, hingga usia. Kondisi ini menempatkan perempuan, terutama kelompok disabilitas dan ibu tunggal, sebagai tenaga kerja kelas dua yang mudah dieksploitasi dan mudah didepak kapan saja.
Selain masalah ekonomi, Perempuan Mahardhika juga mengecam menguatnya pendekatan keamanan atau militerisme dalam tata kelola ketenagakerjaan. Budaya represif ini dianggap telah merambah ke dalam manajemen perusahaan yang cenderung anti-kritik, anti-serikat, dan kerap mengintimidasi pekerja yang mencoba memperjuangkan haknya.
“Militerisme telah menjelma menjadi budaya intimidatif di ruang kerja. Kritik buruh perempuan dibungkam dan kebebasan berserikat dipersempit dengan pendekatan keamanan. Ini jelas mengancam demokrasi dan menutup ruang aman bagi perempuan untuk menuntut keadilan ekonomi,” tegasnya dalam pernyataan tersebut.
Situasi semakin diperparah dengan masih masifnya kasus kekerasan berbasis gender di tempat kerja, mulai dari pelecehan seksual hingga ancaman pemecatan bagi buruh yang hamil. Minimnya mekanisme perlindungan yang berpihak pada korban membuat jutaan perempuan memilih bungkam karena takut kehilangan mata pencaharian.
Atas dasar realitas kelam tersebut, Perempuan Mahardhika Samarinda mengeluarkan enam tuntutan utama kepada pemerintah. Mereka mendesak penghentian sistem rekrutmen yang seksis, penghapusan segala bentuk kekerasan di dunia kerja, serta pemenuhan hak maternitas dan jaminan sosial bagi seluruh buruh perempuan.
“Kami menyerukan persatuan seluruh perempuan pekerja untuk melawan sistem yang menindas ini. Perubahan tidak akan lahir dari belas kasihan penguasa atau perusahaan, melainkan dari keberanian kita untuk bersuara dan terorganisir. Perempuan bukan tenaga kerja murah dan bukan objek eksploitasi,” pungkas pernyataan sikap tersebut.(*)
Penulis: Devi Mogot
