Ujarku.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probabaya) tetap menjadi skala prioritas meski saat ini tengah dilakukan penyesuaian anggaran akibat masa efisiensi fiskal. Andi Harun, Wali Kota Samarinda, menjelaskan penyesuaian pagu dari Rp100 juta menjadi Rp75 juta per RT tahun ini merupakan langkah taktis untuk menjaga keseimbangan keuangan daerah tanpa mengorbankan pelayanan dasar.
Andi Harun memaparkan penurunan alokasi sebesar Rp25 juta tersebut bersifat sementara. Jika kondisi fiskal pada APBD Perubahan 2026 memungkinkan, pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kembali sisa anggaran tersebut guna menuntaskan program-program strategis di tingkat rukun tetangga.
“Jika anggaran kita mencukupi pada APBD perubahan nanti, sisa 25 juta rupiah itu akan kembali kita alokasikan. Ini adalah komitmen kami karena Probabaya merupakan program strategis daerah,” ujar Andi Harun.
Menurutnya, keputusan untuk mempertahankan Probabaya di tengah pengetatan belanja daerah didasari oleh instruksi pemerintah nasional agar daerah memfokuskan anggaran pada pelayanan dasar. Probabaya dinilai sangat memenuhi kriteria tersebut karena menyentuh pembangunan infrastruktur sederhana dan pemberdayaan masyarakat secara langsung.
Lebih lanjut, ia memaparkan Probabaya memiliki peran krusial sebagai mesin penggerak ekonomi lokal. Belanja pemerintah melalui program ini dikategorikan sebagai belanja produktif yang menjadi salah satu penyumbang stabilitas pertumbuhan ekonomi di Samarinda dibandingkan daerah lainnya.
“Probabaya adalah bentuk pelayanan dasar karena di dalamnya ada pembangunan infrastruktur kecil dan pemberdayaan. Belanja pemerintah melalui program ini sangat produktif, sehingga menjadi penyumbang besar bagi pertumbuhan ekonomi Samarinda agar tetap stabil,” tambah Andi Harun.
Meskipun ada efisiensi, Andi Harun menjamin proses penyaluran tetap dilakukan dalam satu tahap agar tidak menghambat rencana kerja di tingkat RT. Dengan basis program yang kuat, pemerintah optimis kesejahteraan warga tetap terjaga meskipun daerah sedang dalam masa penyesuaian fiskal yang cukup ketat.
“Fokus kita dalam masa efisiensi ini adalah memastikan belanja yang berkategori pelayanan dasar seperti Probabaya tidak terhenti. Ini adalah amanah nasional yang harus kita jalankan demi kepentingan masyarakat luas,” pungkas Andi Harun.(*)
Penulis: Devi Mogot
