Ujarku.co – Penerapan efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, turut berdampak pada keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Meskipun ada kebijakan efisiensi, pembangunan IKN tahap kedua yang berlangsung dari 2025 hingga 2029 tetap berjalan. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk membangun kawasan perkantoran legislatif dan yudikatif, serta sarana pendukung lainnya.
Onesimus Patiung, Direktur Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Otorita IKN (OIKN), menegaskan anggaran tersebut tetap tersedia dan akan digunakan sesuai rencana.
“Rp48 triliun itu untuk lima tahun ke depan, dan ini akan dipastikan. Presiden sudah berkomitmen untuk mulai berkantor di IKN paling lambat tahun 2028,” ujarnya.
Ia menyampaikan beberapa bangunan utama seperti Istana Presiden dan Kantor Presiden telah rampung. Namun, kantor untuk lembaga legislatif dan yudikatif masih perlu dibangun guna melengkapi infrastruktur pemerintahan di ibu kota baru tersebut.
Selain itu, operasional OIKN tetap berjalan meskipun ada penghematan anggaran. Onesimus menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi tidak berarti menghentikan aktivitas pembangunan, melainkan hanya mengurangi pengeluaran pada beberapa aspek tertentu.
“Bukan berarti dengan adanya pengurangan anggaran, kami jadi santai. Pekerjaan tetap berjalan meski dengan dana yang lebih terbatas,” katanya.
Lebih lanjut, Onesimus menegaskan pendanaan untuk pembangunan IKN menggunakan dua skema, yakni 20 persen dari APBN dan 80 persen dari investasi swasta.
“Investasi di IKN tetap berlanjut. Jika dihitung secara keseluruhan, dana yang masuk dari investor sudah mencapai puluhan triliun rupiah. Tantangannya sekarang adalah bagaimana merealisasikan proyek-proyek tersebut secara menyeluruh,” jelasnya.
Sebagai bagian dari upaya mempercepat realisasi investasi, OIKN akan menerima kunjungan dari sejumlah perwakilan kedutaan besar dan badan keuangan dunia pada 13-14 Februari 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan gambaran langsung mengenai perkembangan pembangunan di IKN.
“Ini merupakan langkah penting yang harus kami fasilitasi, karena minat dari berbagai pihak cukup tinggi,” kata Onesimus.
Dengan adanya komitmen kuat dari pemerintah dan dukungan investasi, pembangunan IKN diharapkan tetap berjalan sesuai target meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan secara nasional.(*)
Penulis: Devi Mogot
