Ujarku.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menegaskan bahwa kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan sekadar formalitas administratif, melainkan strategi nyata untuk memangkas konsumsi BBM dan emisi kendaraan di Kota Tepian.
Andi Harun, Wali Kota Samarinda, menyatakan transisi kerja ini akan dibarengi dengan sistem pengawasan digital yang sangat ketat untuk menjamin produktivitas tetap berada di level tertinggi.
“Bagi kami, ini bukan cuma memenuhi arahan pusat. Kami menghitung secara rinci potensi penghematan BBM, baik dari kendaraan dinas maupun pribadi. Tanpa langkah konkret, kebijakan ini hanya akan jadi beban administratif tanpa dampak kesadaran,” ujar Andi Harun.
Meski bekerja dari rumah, disiplin ASN tetap menjadi prioritas utama. Pemkot telah menyusun aturan main yang ketat, mulai dari kewajiban mengenakan seragam batik nasional hingga sistem absensi yang dipantau real-time.
“ASN wajib melaporkan kinerjanya setiap hari. Seluler mereka harus aktif; jika tiga kali panggilan tidak direspons, itu langsung masuk kategori pelanggaran disiplin. Sanksinya jelas, sesuai dengan regulasi yang berlaku,” imbuhnya.
Untuk memastikan kebijakan ini tidak berjalan “longgar”, Pemkot Samarinda tengah merampungkan sistem monitoring terintegrasi. Nantinya, seluruh data kinerja dan mobilitas pegawai akan tampil pada sebuah dashboard khusus yang dikelola di ruang data expose Diskominfo Samarinda.
Namun, Andi Harun memastikan tidak semua instansi bisa menjalankan WFH. Unit-unit vital yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap diinstruksikan untuk Work From Office (WFO).
“Perangkat daerah yang mengurusi pelayanan publik seperti Puskesmas, Rumah Sakit, serta sekolah-sekolah di bawah Dinas Pendidikan tetap bekerja di kantor agar pelayanan kepada warga tidak terganggu sedikit pun,” pungkasnya.(*)
Penulis: Devi Mogot
