Ujarku.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan klarifikasi resmi terkait sorotan publik mengenai alokasi anggaran laundry di lingkungan Rumah Jabatan Gubernur yang menyentuh angka Rp450 juta.
Astri Intan Nirwany, Plt Kepala Biro Umum Sekprov Kaltim, menjelaskan nominal tersebut merupakan akumulasi kebutuhan operasional kebersihan fasilitas negara yang mencakup cakupan sangat luas, bukan hanya untuk pakaian kepala daerah semata.
Dalam keterangannya, Astri Intan Nirwany membeberkan anggaran tersebut sudah dirancang sejak akhir 2025 dalam kategori belanja keperluan kepala daerah. Ia mengakui adanya penyebutan deskripsi yang singkat dalam Rencana Umum Pengadaan sehingga memicu salah tafsir di tengah masyarakat.
“Kalau dilihat dalam sistem informasi rencana umum pengadaan, rinciannya sebenarnya sangat jelas. Anggaran itu digunakan untuk pembersihan karpet, sprei, bed cover, cover kursi, hingga perlengkapan jamuan di seluruh fasilitas rumah jabatan. Jadi bukan sekadar urusan pakaian,” ujar Astri Intan Nirwany, Selasa (5/5/2026).
Lonjakan kebutuhan jasa kebersihan ini diklaim sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran. Saat ini, mayoritas kegiatan seremonial, rapat kedinasan, hingga pertemuan organisasi dialihkan dari hotel ke fasilitas milik pemerintah seperti rumah jabatan dan guesthouse pemprov.
Peningkatan frekuensi kegiatan ini otomatis membuat penggunaan perlengkapan fasilitas meningkat tajam. Sebagai contoh, karpet musala di lingkungan pemprov yang digunakan setiap hari oleh ASN dan warga harus dicuci secara rutin setiap minggu guna menjaga kenyamanan dan kebersihan.
“Selain itu, guesthouse kita yang memiliki sekitar sepuluh kamar hampir tidak pernah kosong. Fasilitas ini sering digunakan untuk tamu negara, mulai dari menteri hingga gubernur dari provinsi lain. Meski bukan hotel komersial, standar kebersihannya harus tetap maksimal dan terjaga,” tambah Astri Intan Nirwany.
Mengenai klasifikasi anggaran, ia menjelaskan bahwa jasa laundry berbeda dengan biaya pemeliharaan. Jika pemeliharaan ditujukan untuk perbaikan fisik barang yang rusak, maka jasa laundry murni untuk aspek kebersihan rutin. Hingga Mei 2026, realisasi anggaran tersebut dilaporkan telah mencapai sekitar 50 persen seiring dengan padatnya agenda pemerintahan sejak awal tahun.
Pemprov Kaltim berkomitmen untuk memperbaiki struktur pengelompokan anggaran di masa mendatang agar lebih detail dan tidak memicu persepsi keliru di mata publik.
“Ke depan, kami akan membuat pengelompokan yang lebih spesifik dan jelas. Ini menjadi evaluasi kami agar transparansi pengelolaan anggaran tetap terjaga tanpa menimbulkan salah paham di masyarakat,” pungkas Astri.(*)
Pemulis: Devi Mogot
