Ujarku.co – Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi serapan belanja daerah. Berdasarkan evaluasi sementara, puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tercatat belum mencapai target dan masuk dalam kategori berkinerja rendah.
Sri Wahyuni, Sekda Kaltim menyampaikan realisasi APBD 2025 masih terus dikejar dengan sisa waktu yang ada. Meski demikian, ia tidak menampik adanya sejumlah dinamika pelaksanaan program yang berpotensi menyebabkan sebagian anggaran tidak terserap secara optimal.
“Memang ada potensi yang tidak terserap ya kurang lebih berapa tadi ya 6,6 sampai 7 persen,” ujar Sri Wahyuni, Selasa (23/12/2025).
Ia menegaskan, Pemprov Kaltim masih akan melakukan pemantauan hingga batas akhir pembayaran pada 31 Desember mendatang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang memungkinkan realisasi belanja tetap berjalan hingga penghujung tahun.
Menurut Sri Wahyuni, kepastian angka serapan anggaran baru dapat diketahui setelah seluruh proses administrasi ditutup pada awal Januari 2026. Menanggapi target realisasi 93 persen, ia menyebut potensi anggaran yang tidak terserap akan berdampak pada penurunan capaian akhir.
“Kalau sekarang sih karena tidak terserapnya meningkat otomatis ada sedikit penyusutan. Jadi kalau tidak salah 91 persen,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, capaian serapan anggaran antar OPD saat ini menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Secara ideal, pada pekan terakhir Desember setiap OPD seharusnya telah mendekati angka 90 persen realisasi.
Namun pada praktiknya, masih ditemukan OPD dengan progres fisik baru sekitar 80 persen, sementara realisasi keuangannya berada di kisaran 60 persen, bahkan ada yang lebih rendah dari angka tersebut.
Dalam evaluasi mingguan, Sri Wahyuni mengonfirmasi terdapat 21 OPD yang masuk dalam kategori merah. Status tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah pada pemantauan berikutnya.
“Ada 21 ya, tadi ada banyak lah, ada 21. Maksudnya merah itu kan merah minggu ini, nanti kita lihat lagi minggu depan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan sistem pemantauan kinerja menggunakan indikator warna untuk mengukur pencapaian target setiap OPD. Setiap bulan dibagi ke dalam empat pekan, dan apabila pada minggu tertentu realisasi jauh dari target, maka OPD tersebut akan diberi status merah. Selain merah, terdapat pula kategori kuning dan biru yang menunjukkan tingkat capaian yang lebih baik.
Terkait penyebab rendahnya serapan, Sri Wahyuni menyebut beberapa kendala yang dilaporkan OPD. Salah satunya terjadi di Dinas Perkebunan yang memiliki anggaran cukup besar namun tidak dapat direalisasikan karena perubahan kewenangan.
“Nah kemarin kan memang kita spare di anggaran perubahan jika ada perpres mungkin yang terkait kewenangan di bidang pertanian. Nah disbun cukup besar karena itu,” katanya.
Faktor lain yang turut mempengaruhi serapan adalah alokasi belanja pegawai, khususnya untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pemprov Kaltim telah menganggarkan gaji P3K sejak awal tahun, namun pengangkatan dilakukan secara bertahap, sehingga menimbulkan selisih anggaran.
Menjawab isu kekosongan jabatan di sejumlah OPD, Sri Wahyuni membenarkan kondisi tersebut, meski menilai dampaknya terhadap serapan tidak terlalu besar dibanding faktor penggajian.
“Ya ada juga beberapa yang masih kosong, tapi paling banyak itu karena tadi penggajian yang P3K kan selisih,” pungkasnya.(*)
Penilis: Devi Mogot
