Ujarku.co – Seiring terjadinya bencana banjir bandang di sejumlah daerah seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan kesiapan anggaran penanggulangan bencana untuk tahun 2026. Kepastian itu disampaikan meski Kaltim mengalami penurunan signifikan pada dana transfer pusat dan pemangkasan besar pada Belanja Tidak Terduga (BTT).
Sri Wahyuni, Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, menjelaskan anggaran BTT tetap tersedia untuk kebutuhan darurat.
“BTT tahun depan dananya tetap ada,” ujarnya, Kamis (4/12/2025).
Untuk tahun anggaran 2026, BTT Kaltim hanya dianggarkan sebesar Rp33,93 miliar, jauh lebih kecil dibanding BTT 2025 yang mencapai Rp100 miliar. Penyusutan ini dipicu revisi penerimaan daerah yang turun tajam sebesar Rp6,19 triliun, dari proyeksi awal Rp21,35 triliun menjadi Rp15,15 triliun.
Penurunan terbesar terjadi pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Dari target Rp9,33 triliun, 2026 Kaltim hanya menerima Rp3,13 triliun. Kondisi tersebut mempersempit ruang fiskal dan memaksa penyesuaian anggaran di berbagai sektor.
Sri Wahyuni menjelaskan BTT digunakan tidak hanya untuk penanganan bencana, tetapi juga untuk pengendalian inflasi, kebutuhan mendesak lainnya, hingga pembayaran ganti rugi berdasarkan putusan pengadilan. Di tengah pengetatan anggaran, Pemprov Kaltim bahkan baru menyalurkan bantuan sebesar Rp7,5 miliar ke tiga daerah di atas yang terdampak banjir masing-masing Rp2,5 miliar.
Bantuan tersebut diberikan atas instruksi Gubernur Kaltim sekaligus sebagai tindak lanjut surat edaran Kementerian Dalam Negeri.
Meski BTT 2026 lebih rendah, Sri Wahyuni tetap optimistis dana tersebut mencukupi kebutuhan darurat di Kaltim.
“Insya Allah cukup ada BTT. Mudah-mudahan saja Kalimantan Timur tidak ada bencana yang memerlukan dana besar,” tutupnya.(*)
Penulis: Devi Mogot
