Ujarku.co – Sri Puji Astuti, Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda mendesak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) untuk melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala setiap triwulan. Pihak legislatif menekankan bahwa keakuratan data kemiskinan merupakan instrumen paling vital agar alokasi anggaran jaminan kesehatan maupun bantuan sosial (bansos) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat sasaran.
Menurut Sri Puji Astuti, dinamika kependudukan di Kota Samarinda bergerak sangat cepat, mulai dari adanya warga yang pindah domisili, lahir, hingga meninggal dunia. Tanpa adanya pembaruan data yang konsisten dan berkala di tingkat lapangan, anggaran miliaran rupiah yang telah disiapkan pemerintah daerah berisiko tinggi salah sasaran dan tidak efisien.
“Data kependudukan dan kemiskinan itu sifatnya dinamis, tidak pernah stagnan di satu angka. Oleh sebab itu, kami merekomendasikan wajib adanya pemutakhiran data secara berkala setiap triwulan oleh dinas terkait. Langkah ini sangat krusial agar anggaran yang kita siapkan, baik untuk subsidi BPJS Kesehatan maupun bantuan sosial lainnya, benar-benar menyasar warga yang memang berhak dan membutuhkan,” ujar Sri Puji Astuti.
Sri Puji Astuti menambahkan, akurasi data juga memegang peranan penting dalam proses perencanaan anggaran sosial di masa mendatang. Pengalaman efisiensi anggaran daerah pada tahun-tahun sebelumnya di mana usulan anggaran sektor sosial sempat terpangkas dari Rp23 miliar menjadi Rp17 miliar harus menjadi pelajaran penting agar ke depan perencanaan program berbasis pada satu data (single data) yang valid.
Komisi IV DPRD Samarinda berkomitmen untuk terus mengawal proses sinkronisasi data kemiskinan ini agar tidak ada lagi warga kurang mampu yang hak jaminan sosialnya terabaikan akibat kelalaian administratif di tingkat terbawah.
“Ke depan, Kota Samarinda harus memiliki satu basis data yang valid dan terintegrasi secara nasional. Kami di legislatif akan terus mendorong penguatan kapasitas pendataan ini agar tidak ada lagi tumpang tindih program di lapangan. Dengan data yang bersih dan akurat, setiap rupiah dari APBD kota dapat dirasakan manfaatnya secara optimal untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat kita,” pungkas Sri Puji Astuti.(ADV)
