Ujarku.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) diminta segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu untuk menangani organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terindikasi terafiliasi dengan premanisme. Permintaan ini datang langsung dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Mayjen TNI Heri Wiranto, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, menyampaikan permintaan tersebut saat menghadiri Rapat Monitoring Penanganan Ormas di Kantor Gubernur Kaltim pada Minggu (11/5/2025). Menurutnya, pembentukan Satgas menjadi bagian dari upaya nasional untuk menjaga stabilitas keamanan dan iklim investasi.
“Kami hadir di Kaltim untuk memastikan arahan pusat tentang pembentukan Satgas Terpadu benar-benar dijalankan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Heri.
Ia menjelaskan, langkah ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi yang digelar di Jakarta pada 6 Mei 2025. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah pusat menyoroti dampak ormas bermasalah terhadap ketertiban umum dan kemunduran investasi.
Ada lima poin utama hasil rapat koordinasi tersebut. Di antaranya adalah perlunya tindakan tegas terhadap ormas yang meresahkan, pembinaan melalui kegiatan usaha dan UMKM, serta penyediaan saluran aduan masyarakat dan pelaku usaha.
Heri juga menegaskan gangguan dari ormas yang terafiliasi premanisme tidak hanya mengganggu keamanan, tetapi juga menjadi hambatan serius dalam mencapai target pembangunan Presiden Prabowo Subianto.
“Ormas yang melanggar hukum dan menimbulkan keresahan harus ditangani, tidak bisa lagi dibiarkan. Stabilitas keamanan itu kunci utama investasi,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Rudy Mas’ud, Gubernur Kaltim, menyatakan kesiapan daerah untuk menjalankan instruksi pusat. Ia menegaskan Pemprov Kaltim akan membentuk tim terpadu jika diperlukan, dan akan menggandeng seluruh elemen masyarakat.
“Kami berkomitmen menjaga iklim investasi tetap kondusif. Kalau perlu, tim terpadu akan segera dibentuk, melibatkan Forkopimda, tokoh masyarakat, dan tokoh adat,” kata Rudy.
Rudy Mas’ud juga menyebut penanganan premanisme dan ormas bermasalah adalah bentuk dukungan Kaltim terhadap pembangunan nasional, khususnya dalam menciptakan daerah yang ramah bagi investor dan nyaman bagi masyarakat.(*)
Penulis: Devi Mogot
