Ujarku.co – Rudy Mas’ud, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan teguran kepada jajaran pemerintah kabupaten dan kota agar tidak terjebak dalam euforia pembangunan proyek fisik yang hanya mengejar tampilan visual namun lemah secara fungsi pelayanan. Dalam arahannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027, ia mendesak agar prioritas anggaran dialihkan secara nyata untuk membenahi Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan harian masyarakat.
Pesan menohok ini disampaikan guna memastikan arah pembangunan Kaltim ke depan tidak melenceng dari esensi kesejahteraan publik. Rudy Mas’ud, menekankan kemegahan gedung-gedung baru tidak akan berarti apa-apa jika kualitas pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan fundamental lainnya masih jauh dari harapan.
“Kita tidak boleh hanya merasa bangga saat berhasil membangun gedung-gedung tinggi, sementara pelayanan dasar kepada rakyat justru terabaikan. Pembangunan ke depan tidak boleh sekadar sibuk membenahi hal yang terlihat secara fisik tapi lalai dalam urusan mendasar seperti Standar Pelayanan Minimum,” ujar Rudy Mas’ud, Kamis (30/4/2026).
Rudy Mas’ud, menggarisbawahi tiga pilar utama yang harus menjadi fondasi setiap kebijakan daerah, yakni ketepatan sasaran, ketepatan manfaat, dan besarnya dampak bagi warga. Ia meminta setiap kepala daerah untuk berani melakukan kurasi ketat terhadap program kerja agar setiap rupiah APBD benar-benar terserap untuk menjawab persoalan mendesak di tengah masyarakat.
“Setiap anggaran harus dipertanggungjawabkan untuk memenuhi hajat hidup rakyat. Pemimpin daerah harus jeli memilah mana urusan yang strategis dan mana yang sekadar keinginan. Ingat, jika semua program dianggap prioritas, maka pada hakikatnya tidak ada satupun yang menjadi prioritas utama,” tegas Rudy Mas’ud.
Menyikapi membanjirnya usulan pembangunan dari berbagai daerah, Rudy Mas’ud, menyatakan proses penyaringan ketat adalah hal yang tidak bisa dihindari. Baginya, pembangunan yang realistis dan terukur hanya bisa dicapai jika pemerintah berani menunjukkan keberpihakan pada sektor-sektor produktif dan penguatan ekonomi akar rumput.
“Keberpihakan anggaran harus jelas arahnya, yakni pada penguatan pelayanan dasar, infrastruktur yang memacu produktivitas, serta peningkatan ekonomi rakyat secara luas. Kita harus berani menyaring usulan agar pembangunan di Kalimantan Timur berjalan secara terencana dan tidak sekadar menghabiskan anggaran tanpa hasil nyata,” pungkas Rudy Mas’ud.(*)
Penulis: Devi Mogot
