Ujarku.co – Alokasi anggaran sebesar Rp25 miliar untuk Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) yang menjadi sorotan publik mendapat tanggapan dari Ananda Emira Moeis, Wakil Ketua DPRD Kaltim. Ia meminta agar polemik tersebut disikapi secara proporsional dengan melihat fakta dan mekanisme keuangan daerah yang berlaku.
Ananda Moeis menjelaskan fungsi DPRD dalam proses penganggaran berada pada level kebijakan makro. Menurutnya, dewan hanya membahas alokasi secara umum, sementara detail pelaksanaan di lapangan adalah ranah eksekutif.
“DPRD itu tidak sampai masuk ke teknis satu per satu. Pembahasan di dewan lebih kepada kebijakan umum dan alokasi anggaran secara global. Jika ingin mengetahui rincian teknisnya, silakan ditanyakan ke OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait,” ujar Ananda Moeis, Senin (13/4/2026).
Lebih lanjut, ia menjelaskan spesifikasi kegiatan, mulai dari pengadaan hingga pelaksanaan program, sepenuhnya ditangani oleh OPD yang memiliki kewenangan teknis.
Terkait isu efisiensi yang mencuat, Ananda Moeis, menyebut anggaran tersebut masuk dalam skema tahun 2025 melalui mekanisme pergeseran anggaran yang sah secara aturan APBD. Ia pun mengajak masyarakat untuk bersabar melihat realisasi data di lapangan nantinya.
“Kita lihat dulu nanti, itu kan anggaran tahun 2025. Faktanya seperti apa dan berapa Silpa-nya (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), itu yang perlu kita lihat bersama,” tambah Ananda Moeis.
Sebelumnya, Muhammad Faisal, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, memberikan klarifikasi dana Rp25 miliar tersebut bukan hanya untuk satu bangunan. Anggaran tersebut merupakan akumulasi untuk berbagai kebutuhan fasilitas kepala daerah di beberapa lokasi.
Muhammad Faisal, merincikan dana itu digunakan untuk renovasi, perbaikan interior, hingga pemeliharaan gedung di rumah jabatan gubernur, wakil gubernur, hingga ruang kerja pimpinan di kantor pemerintahan.(*)
Penulis: Devi Mogot
