Ujarku.co – Iswandi, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda mendesak instansi terkait untuk memperketat pengawasan terhadap potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pihaknya menyoroti dua sektor makro yang dinilai belum optimal memberikan kontribusi finansial, yakni sektor pajak reklame yang tidak berizin serta belum maksimalnya digitalisasi pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor restoran dan perhotelan.
Menurut Iswandi, keberadaan tiang-tiang reklame bodong di sejumlah jalan protokol Kota Samarinda tidak hanya merusak estetika wajah kota, tetapi juga merugikan kas daerah karena mengalirkan keuntungan sepihak bagi pengusaha nakal tanpa membayar retribusi resmi.
“Kami melihat masih banyak reklame yang berkeliaran tanpa izin resmi namun tetap berdiri kokoh di ruang publik. Ini jelas kebocoran PAD yang nyata. Kami meminta dinas terkait segera melakukan penertiban secara tegas dan jeli melihat potensi pajak bentangan ini agar tidak ada lagi ruang bagi wajib pajak yang mangkir dari kewajibannya,” ujar Iswandi.
Selain penertiban reklame, Iswandi juga menaruh perhatian besar pada efektivitas penerapan sistem digitalisasi penarikan pajak di sektor hiburan, perhotelan, dan kuliner. Komisi II mendorong optimalisasi pemasangan alat perekam transaksi (tapping box) pada kasir-kasir restoran untuk memastikan pelaporan omzet berjalan transparan.
“Sektor restoran dan perhotelan di Samarinda tumbuh sangat pesat, namun sistem pemungutan pajaknya sebagian masih menggunakan pelaporan mandiri (self-assessment) yang rawan manipulasi data keuangan. Dengan mengoptimalkan digitalisasi lewat tapping box, pemerintah daerah bisa memantau realisasi transaksi secara riil di lapangan, sehingga target PAD yang dicanangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat tercapai secara maksimal,” pungkas Iswandi.(ADV)
