Ujarku.co – Tren peningkatan laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KPA) di Samarinda tak serta-merta mencerminkan memburuknya kondisi sosial. Sri Puji Astuti, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, menilai lonjakan angka tersebut justru mengindikasikan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melapor dan memperjuangkan haknya.
“Memang angkanya terlihat tinggi, tapi kita juga harus melihat bahwa jumlah penduduk kita besar. Dan yang terpenting, masyarakat sekarang lebih berani melapor,” ujar Puji saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Rabu (14/5/2025).
Ia menjelaskan, selama ini banyak kasus kekerasan yang tersembunyi dan tidak tercatat secara resmi. Namun dengan meningkatnya edukasi serta keterlibatan lembaga pendamping, korban kini merasa lebih percaya diri untuk menyuarakan pengalaman mereka.
“Dulu banyak yang memilih diam, sekarang mereka sudah mulai terbuka. Ini tanda kesadaran mulai tumbuh,” tambahnya.
Meski demikian, Puji mengingatkan bahwa peningkatan laporan harus diimbangi dengan sistem penanganan yang responsif dan tuntas. Ia menegaskan bahwa jumlah kasus yang tinggi tanpa penyelesaian yang jelas justru bisa menimbulkan masalah baru.
“Kalau laporan banyak tapi tidak ditindaklanjuti, itu berbahaya. Bisa jadi bom waktu karena korban tidak mendapat keadilan,” tegasnya.
Ia pun mendorong penguatan sistem perlindungan, termasuk memastikan ketersediaan rumah aman yang layak serta kesiapan lembaga layanan. Menurutnya, keberadaan sarana perlindungan harus sejalan dengan meningkatnya kebutuhan korban.
“Rumah aman itu penting. Jangan sampai korban sudah melapor tapi tidak punya tempat perlindungan yang memadai,” kata Puji.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa upaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak tak cukup hanya mengandalkan aturan hukum atau penegakannya. Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan juga harus diperkuat.
“Tanpa edukasi ke masyarakat, sistem sebaik apa pun tidak akan maksimal. Edukasi adalah fondasi,” ujarnya.
Sri Puji menutup dengan menekankan perlunya kerja kolektif dalam menangani isu ini.
“Ini bukan tugas satu pihak saja. Pemerintah, masyarakat, lembaga, semuanya harus terlibat. Kita harus bergerak bersama,” pungkasnya. (adv)
