Ujarku.co – Muhammad Novan Syahronie Pasie, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, mengkritik kebijakan efisiensi anggaran pemerintah kota yang berdampak pada penghapusan total dana operasional di bidang vital kedinasan. Salah satu yang menjadi sorotan tajam adalah adanya pos anggaran bernilai nol rupiah pada bidang strategis di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Samarinda untuk tahun anggaran 2026.
Ketiadaan alokasi dana ini dinilai bertolak belakang dengan target besar Pemerintah Kota Samarinda yang tengah berupaya mengejar capaian predikat Kota Layak Anak (KLA) berdasarkan Surat Keputusan (SK) periode tahun 2026 hingga 2029. Pihak legislatif menilai program strategis daerah tidak akan berjalan selaras jika sektor yang bersentuhan langsung dengan indikator penilaian justru tidak diberikan modal kerja.
Menurut Novan, dampak dari kebijakan pemangkasan ini membuat instansi terkait kehilangan ruang gerak untuk melakukan pengawasan berkala, termasuk pelaksanaan survei langsung ke lokus-lokus wilayah yang dikategorikan rawan terhadap pemenuhan hak anak.
“Kami menyayangkan mengapa hal ini bisa terjadi. Kita ingin mengejar predikat Kota Layak Anak, tetapi anggaran di bidang tertentu yang justru berkaitan langsung dengan program tersebut malah dibuat nol. Kebijakan ini tentu tidak sejalan. Kami meminta pemerintah kota ke depannya lebih tepat dan bijak dalam melakukan porsi penempatan anggaran di setiap OPD,” ujar Novan, Selasa (7/6/2026).
Evaluasi ini mengemuka setelah Komisi IV DPRD Kota Samarinda memanggil jajaran DP2PA untuk membedah capaian realisasi kerja semester pertama tahun 2026 serta persiapan program kerja menyambut tahun anggaran 2027 mendatang.
Novan menegaskan bahwa prinsip efisiensi yang diterapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) seharusnya tidak mengorbankan program yang bersifat vital. Penghapusan anggaran pada suatu bidang kerja dinilai berpotensi memicu bentuk pemborosan baru, di mana aparatur sipil negara di bidang tersebut tetap menerima gaji rutin bulanan namun tidak dapat memproduksi output kerja yang maksimal di lapangan.
“Kami tidak meminta alokasi dana yang besar, setidaknya diberikan stimulus puluhan juta rupiah agar program tetap berjalan dan disesuaikan dengan kebutuhan mendasar. Jangan sampai dinolkan sama sekali. Seluruh hasil pemanggilan mitra kerja ini akan kami rangkum dan serahkan ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk disinkronkan kembali dengan usulan anggaran dari pemerintah kota,” pungkas Novan.(ADV)
