Ujarku.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kota Samarinda lewat upaya peningkatan pembangunan infrastruktur transportasi yang mendukung konektivitas dan pembangunan kawasan industri yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Penting hal itu dilakukan dalam rangka menarik minat para investor yang merupakan bagian dari realisasi pembangunan dan penciptaan lapangan pekerjaan di Kota Samarinda. Untuk mendukung konektivitas keduanya, pemkot Samarinda membidik penetapan dan pengembangan persiapan pelabuhan.
Untuk mempersiapkannya, Wali Kota Samarinda, Andi Harun beserta OPD terkait dan investor melakukan peninjauan ke PT Pelabuhan Samudera Palaran, tepatnya di Terminal Peti Kemas (TPK), Jalan Diponegoro, Kecamatan Palaran, Sabtu (20/4/2024).
Dalam tinjauannya, terdapat dua cara alternatif. Alternatif pertama adalah pembangunan pelabuhan penumpang, yang berlokasi di Jalan Kelapa RT 8 Gang Semangat. Namun, terkendala dengan jalan yang sempit, sehingga membutuhkan pembebasan lahan untuk memenuhi langkah awal pembangunan pelabuhan penumpang tersebut.
“Diperkirakan, terdapat 42 rumah yang harus dibebaskan jika mengikuti alternatif pertama dan sudah jelas sesuai dengan undang-undang mekanismenya adalah ganti rugi. Dari sisi teknis juga ada kendala dari lahan kepemilikan Pak Abun (di Jalan Kelapa), menuju jalan di TPK harus memotong dari ujung, jadi pada akhirnya akan dibutuhkan redesign,” ujar Andi Harun.
Lebih lanjut, Andi Harun menjelaskan akan membangun pelabuhan multi purpose (alternatif kedua). Pelabuhan multi purpose yang dimaksud adalah untuk melayani lalu lintas logistik, bongkar muat komoditas seperti peti kemas, bahkan terdapat juga pelabuhan penumpang dan area perdagangan.
Rencana pembangunan pelabuhan multi purpose berada di Kawasan Balik Buaya, Bantuas, Kecamatan Palaran yang merupakan lahan milik pemkot Samarinda dan memiliki luasan kurang lebih 35 hektar yang mampu menampung lahan parkir kontainer dan pergudangan kurang lebih 300 TEUs.
Tak hanya itu, dengan luasan di bibir sungai 400 hektar yang bisa menampung sandaran dari kapal-kapal besar
dan diperkirakan tidak memiliki kendala untuk menyusun Rencana Induk Pembangunan (RIP).
“Diskusi kami diinternal, posisi lahan ini (alternatif kedua) sangat strategis, bahkan untuk 100 tahun kedepan belum memerlukan tambahan lahan. Dan kalau itu bisa kita wujudkan, maka pergerakan perekonomian Samarinda akan mengalami peningkatan yang sangat luas biasa,” beber Andi Harun.
Selain itu, seperti yang kita ketahui bersama rencana pembangunan pelabuhan inu tidak menggunakan APBD Kota Samarinda, melainkan menggunakan business to business (B to B) Antara PT Rae Energi Investama dan PT Samudera Indonesia.
“Saya mendorong agar B to B antara PT Rae dengan PT Samudera Indonesia, yang nanti nanti di tengah-tengahnya ada KSOP sebagai regulator sebagai yang melakukan diskusi sehingga harapan ini bisa terwujud. Harapan pemerintah kota adalah pada bulan Juni,” jelasnya.
Selain pembangunan pelabuhan ini mendukung kegiatan perekonomian industri dan masyarakat, pemkot Samarinda juga masuk sebagai pihak ketiga dalam kerjasama antara perusahaan yang bersangkutan dan akan memiliki potensi pendapatan baru dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Melalui pembangunan ini, Andi Harun berharap Kota Samarinda akan terus menjadi kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih positif, dan masyarakat akan mendapatkan multiplier efek (efek ganda) dari semua kegiatan industri yang ada di kota ini.(*)
Penulis: Devi Mogot
Editor: Tirta
