Ujarku.co – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai belum mampu mengakomodasi standar kebutuhan hidup layak masyarakat. Namun DPRD Kaltim menilai kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari upaya pemerintah menjaga stabilitas dunia usaha di tengah tekanan ekonomi.
M Darlis Pattalongi, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, mengakui masih terdapat jurang cukup lebar antara besaran UMP dengan kebutuhan riil masyarakat. Ia menyebut selisihnya bahkan bisa mencapai jutaan rupiah.
“Kalau kita bandingkan dengan kebutuhan hidup layak di Kaltim, memang masih ada gap yang besar, kurang lebih sekitar Rp2 juta,” ujar Darlis.
Meski begitu, ia meminta persoalan UMP tidak dilihat secara hitam-putih. Menurutnya, pemerintah berada pada posisi yang tidak mudah karena harus menyeimbangkan kepentingan pekerja dengan daya tahan dunia usaha.
Darlis menjelaskan, penetapan UMP yang terlalu tinggi berisiko menekan pelaku usaha, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Dampaknya, bukan tidak mungkin justru berujung pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja.
“Kalau UMP dipaksakan jauh di atas kemampuan dunia usaha, yang terdampak pertama justru tenaga kerja itu sendiri,” katanya.
Dalam situasi efisiensi anggaran dan tekanan ekonomi saat ini, ia menilai pemerintah memilih pendekatan moderat agar aktivitas usaha tetap berjalan dan serapan tenaga kerja tidak terganggu.
“Yang dihindari adalah dunia usaha melemah, lalu terjadi gelombang PHK dan pengangguran meningkat,” tambahnya.
Ke depan, DPRD Kaltim memastikan tetap mendorong evaluasi kebijakan pengupahan secara berkelanjutan. Darlis berharap, seiring membaiknya kondisi ekonomi daerah, kesenjangan antara UMP dan kebutuhan hidup layak dapat dipersempit secara bertahap.(*)
Penulis: Devi Mogot
