Ujarku.co – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) yang disebut-sebut akan menghapus bantuan keuangan (bankeu) ke kabupaten/kota pada 2027 mulai memicu kegelisahan di daerah.
Menanggapi kondisi ini, Andi Hatun, Wali Kota Samarinda, menyatakan memahami tekanan fiskal yang dihadapi Pemprov Kaltim, namun meminta agar bantuan keuangan tidak dihilangkan sepenuhnya.
“Kami juga bisa memahami keadaan Pemprov, tapi saya mohon dan sarankan pada Pemprov termasuk DPRD provinsi janganlah Benkeu kosong sama sekali,” ujarnya.
Ia menegaskan, dampak kebijakan tersebut tidak hanya dirasakan Samarinda, melainkan seluruh kabupaten/kota di Kaltim yang selama ini bergantung pada dukungan anggaran dari provinsi.
Menurut Andi Harun, dalam struktur anggaran daerah terdapat komponen belanja transfer yang menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan di tingkat kabupaten/kota.
“Untuk Benkeu, apabila nominalnya turun, ya APBD provinsi juga turun. Tapi sedapat mungkin saya sarankan pak gubernur tak mengosongkan Benkeu. Karena kekuatan provinsi itu ada di kabupaten/kota,” jelasnya.
Ia menilai, kemajuan daerah secara langsung akan mendorong pertumbuhan provinsi secara keseluruhan, sehingga keberadaan bankeu tetap krusial meskipun perlu penyesuaian besaran.
“Artinya kalau kabupaten/kota berhasil itu secara otomatis provinsinya juga maju. Jadi saya ingin menyarankan itu dan mudah-mudahan tidak kosong seperti rumor yang kita dengar,” katanya.
Meski demikian, Andi Harun mengaku masih menganggap rencana penghapusan bankeu sebagai isu yang belum pasti dan berharap tidak menjadi kebijakan final.
Ia juga menyampaikan keyakinannya terhadap komitmen Rudy Mas’ud, Gubernur Kaltim, dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk Samarinda.
“Saya kira pak gubernur menyatakan komitmennya untuk membangun Samarinda, dan saya percaya apabila pak gubernur mengatakan itu beliau akan tepati,” tutupnya.
Sebagai catatan, pada 2026 Kota Samarinda menerima bankeu sebesar Rp311,66 miliar, menurun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp575,79 miliar atau berkurang sekitar Rp264,13 miliar.(*)
Penulis: Devi Mogot
