Wagub Kaltim Dukung Wacana Pilkada Lewat DPRD, Ikuti Kebijakan Pusat

Seno Aji, Wagub Kaltim

Ujarku.co – Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD kembali mengemuka setelah dilontarkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan mendapat respons dari Presiden RI Prabowo Subianto. Gagasan tersebut memantik beragam tanggapan di daerah, termasuk dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).

Seno Aji, Wakil Gubernur Kaltimi menyatakan Pemprov Kaltim pada prinsipnya siap mengikuti arah kebijakan pemerintah pusat terkait sistem Pilkada ke depan. Ia menegaskan, pemerintah daerah akan patuh terhadap regulasi yang nantinya ditetapkan secara nasional.

“Kalau itu sudah menjadi kebijakan pusat, tentu pemerintah daerah mengikuti,” ujar Seno Aji beberapa hari lalu.

Selain sebagai Wakil Gubernur, Seno juga menyampaikan sikapnya sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim. Menurutnya, arahan dari pimpinan pusat Partai Gerindra sudah jelas terkait wacana tersebut dan harus dijalankan oleh seluruh kader di daerah.

“Apalagi saya Ketua DPD Gerindra Kaltim. Secara khusus, dari partai kami mengikuti keputusan pusat,” katanya.

Seno menilai, pemilihan kepala daerah melalui DPRD berpotensi lebih efisien dari sisi anggaran negara. Ia menyoroti besarnya biaya yang selama ini dikeluarkan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu langsung, baik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Sekarang untuk Pemilu saja, KPU dan Bawaslu membutuhkan biaya yang sangat besar,” ujarnya.

Ia juga menyinggung tingginya ongkos politik yang harus ditanggung oleh para calon kepala daerah dalam sistem pemilihan langsung. Kondisi tersebut, menurutnya, kerap menjadi beban berat bagi kandidat yang ingin berkompetisi.

“Calon-calon juga harus mengeluarkan biaya besar. Ini salah satu sisi positif dari wacana yang disampaikan Presiden RI dan Pak Bahlil,” tambahnya.

Meski demikian, Seno berharap wacana perubahan sistem Pilkada ini dikaji secara komprehensif agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efisien secara anggaran, tetapi juga tetap menjaga kualitas demokrasi serta kepentingan masyarakat luas.

“Harapannya, ke depan ini menjadi hal yang baik untuk semua,” pungkasnya.(*)

Penulis: Devi Mogot

Tag Berita

Bagikan

Komentar