Ujarku.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menekankan pentingnya peningkatan kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimtara, mengingat Pemkot Samarinda merupakan salah satu pemegang saham di bank tersebut.
Andi Harun, Wali Kota Samarinda mengatakan, jika kinerja bank meningkat maka laba perseroan juga akan bertambah.
“Kami berharap kinerja Bank BPD Kaltimtara meningkat. Kalau kinerjanya meningkat, maka laba persero juga meningkat,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Ia menyoroti kebijakan kredit yang diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, diversifikasi usaha perlu diarahkan pada sektor yang memberi dampak terhadap ekonomi sekaligus minim risiko.
“Sehingga labanya naik, ekonominya bergerak, tapi risiko bisa ditekan,” jelasnya.
Namun, ia mengingatkan adanya tren kenaikan kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) BPD Kaltimtara dalam tiga tahun terakhir. Hal itu menjadi pekerjaan rumah serius bagi direksi maupun komisaris.
“NPL-nya naik, maka kemudian menjadi PR buat direksi dan komisaris,” tegasnya.
Andi Harun meminta manajemen bank memanfaatkan teknologi dalam analisis kredit agar keputusan pemberian kredit lebih profesional dan akuntabel.
“BPD Kaltimtara sudah harus memiliki analisis kredit yang memanfaatkan teknologi,” katanya.
Lebih jauh, Andi Harun menilai BPD Kaltimtara juga perlu meningkatkan daya saing dengan bank lain melalui implementasi teknologi perbankan modern. Ia mencontohkan pembukaan rekening digital dan mobile banking mandiri yang belum sepenuhnya dimiliki BPD Kaltimtara.
“Pelayanan perbankan itu bisnis jasa. Semakin canggih layanannya, semakin banyak nasabah yang tertarik menabung di BPD,” terangnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya layanan host-to-host untuk kas daerah, pajak, dan retribusi agar sistem keuangan daerah terintegrasi secara digital. BPD juga didorong menjadi pionir pembiayaan bagi BUMD dengan suku bunga kompetitif.
Andi Harun turut mengingatkan agar BPD tidak mudah menurunkan status kredit bermasalah dari neraca keuangan, karena berdampak pada transparansi dan laba.
“Kalau laba ditarik untuk pencadangan, maka dividen bagi daerah akan berkurang,” paparnya.
Ia menutup dengan mencontohkan kasus kredit macet di sektor perhotelan yang kini menjadi beban BPD Kaltimtara.
“Kalau persoalan ini tidak dibenahi, maka tantangan direksi dan komisaris ke depan akan semakin berat,” pungkasnya.(*)
Penulis: Devi Mogot
