Ujarku.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mulai mengandalkan skema kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai strategi utama menekan pengeluaran daerah, mulai dari biaya operasional kantor hingga pembatasan perjalanan dinas.
Rudy Mas’ud, Gubernur Kaltim, mengungkapkan kebijakan kerja fleksibel tersebut sebelumnya telah diuji coba selama bulan Ramadan. Dari hasil evaluasi, efektivitas jam kerja khususnya pada hari Jumat dinilai tidak optimal.
“Kalau masuk kerja hari Jumat jam 8, pulangnya jam 11, bahkan sebagian kurang dari jam 11, itu tidak efektif,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Berangkat dari hasil tersebut, Pemprov Kaltim mulai mendorong penerapan WFH untuk menekan berbagai komponen belanja, seperti konsumsi, bahan bakar, hingga penggunaan listrik dan pendingin ruangan di perkantoran.
Rudy Mas’ud menjelaskan, berkurangnya aktivitas fisik di kantor turut berdampak pada menurunnya penggunaan barang habis pakai serta pembatasan kegiatan yang tidak bersifat prioritas, termasuk perawatan kendaraan dinas.
“Untuk barang-barang konsumabel ini bisa kita kurangi kegiatan-kegiatannya,” katanya.
Kebijakan ini juga berdampak pada mobilitas aparatur, di mana intensitas perjalanan dinas mulai ditekan seiring berkurangnya kebutuhan pertemuan tatap muka.
Sri Wahyuni, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim menambahkan efisiensi juga mulai terlihat pada sektor energi, khususnya konsumsi listrik di lingkungan kantor pemerintahan.
Ia menyebut, penggunaan lampu hemat energi seperti LED dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan dampak signifikan terhadap penurunan biaya listrik.
“Kita beberapa tahun ini sudah ada penurunan biaya listrik. Dari bayar miliaran, sekarang tinggal ratusan juta,” jelasnya.
Menurutnya, penerapan WFH terutama pada hari Jumat akan semakin memperkuat upaya penghematan tersebut. Pemerintah juga terus melakukan pengawasan melalui laporan rutin untuk memastikan penggunaan energi dan bahan bakar tetap terkendali.
Selain itu, kebijakan perjalanan dinas saat ini masih dalam proses penyesuaian, dengan potensi pemangkasan anggaran yang cukup besar.
“Rasionalisasi mungkin bisa sampai 30 sampai 50 persen,” pungkasnya.(*)
Penulis: Devi Mogot
