Ujarku.co – Sani Bin Husain, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda mengungkapkan pendapatnya terkait instruksi Presiden RI Joko Widodo memerintahkan kepada seluruh kabupaten/kota untuk mengupayakan nol persen miskin ekstrim diakhir tahun 2024.
Sani sangat mengapresiasi usaha maksimal dari Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk mengindahkan target tersebut, walaupun menurutnya memang tidak ada jaminan terkait kemiskinan bisa dihapuskan.
“Tidak ada jaminan, tapi saya melihat Pemkot sudah berusaha. Namun kan, Samarinda ini tidak hanya tergantung sendiri, jadi dia juga masih bergantung dengan provinsi dan nasional,” ujar Sani, Senin (12/02/2024).
Menurut Sani, kemiskinan ekstrim bisa saja tidak terjadi jika ada kebijakan yang merata, salah satunya melalui Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diturunkan serta ketersediaannya lapangan pekerjaan bagi semua lapisan masyarakat.
Sani melihat kondisi kepemimpinan dan keuangan saat ini tidak memungkinkan untuk mencapai target nol persen miskin ekstrim hingga akhir tahun 2024, namun dia tetap optimis jika ektrim bisa dikurangi.
“Ada memang kami membahas program dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Samarinda (Dinsos PM) Saya lihat sudah mengarah ke penurunan kemiskinan ekstrem, dan saya hargai itu,” tegasnya.
Pembahasan tersebut terkait data yang ada di lapangan dengan pusat harus selaras, dampak dari pribadi individu juga bisa menyebabkan kemiskinan, seperti malas bekerja, berjudi, mabuk-mabukan dan hal minor lainnya yang merugikan individu tersebut, miskin yang seperti ini menurut Sani tidak bisa masuk dalam perhitungan.
“Miskin yang seperti apa, atau pemalas, kriminal, atau otaknya cuma mau makan saja. Misalnya program bagi-bagi makanan itu, saya tidak setuju kalau yang diberi makan orang seperti itu,” tegasnya.
