Ujarku.co – Indonesia telah menerapkan sistem zonasi untuk setiap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), namun sistem ini terus menerus menimbulkan permasalahan di sekolah, dan berdampak pada siswa di berbagai sekolah.
Kecurangan merupakan permasalahan yang sering terjadi pada orang tua dan siswa sehingga mengakibatkan hilangnya kesempatan bagi siswa baru. Hal ini juga menjadi perhatian para anggota dewan, khususnya Sani Bin Husain, Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda.
Sani menganjurkan pemerataan kuota karena keterbatasan sistem zonasi di Samarinda, termasuk pembangunan sekolah internasional, dan mengupayakan kesetaraan kualitas dan ketersediaan untuk sekolah-sekolah lain di wilayah tersebut.
“Pemerataan sekolah, kan kita menggunakan sistem zonasi. Jangan sampai di zona tertentu sekolahnya sedikit sampai dia gerak ke zona selanjutnya,” ucap Sani, Sabtu (17/2/2024).
“Sebetulnya level sekolah internasional itu sudah ada di masa lalu kita. Sekolah itu harus sama kualitasnya, antara dipinggir kota dengan di pusat kota,” tambahnya.
Sehingga masyarakat akan mendapatkan layanan yang sama rata, Sani juga berharap agar kuota sekolah yang ada disetiap zona cukup dan jangan sampai ada zona yang belum ada sekolahnya.
“Dari situ nanti baru kita lakukan pemerataan kualitas pendidikan dengan rolling tenaga pengajar, rolling kepala sekolah dan sebagainya. Tapi ingat yang paling utama, kesejahteraan guru,” pungkasnya. (Adv)
