Ujarku.co – Sri Puji Astuti, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, menyampaikan keprihatinannya pada isu penyediaan buku pendukung untuk sekolah-sekolah di Samarinda. Ia menekankan beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi Kurikulum Merdeka, khususnya terkait pengadaan buku paket dan buku penunjang.
Puji mengungkapkan keterlambatan dalam pengadaan buku dari pusat serta batasan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pembelian buku paket menjadi hambatan utama.
“Dana BOS yang dibatasi maksimal 15 persen untuk pembelian buku tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan buku paket yang disediakan oleh Kementerian. Sebagai contoh, untuk sekolah dengan 300 siswa, anggaran yang ada hanya cukup untuk membeli satu atau dua buku per siswa, jauh dari jumlah yang seharusnya,” ujar Puji, Rabu (7/8/2024).
Menurut Puji, perubahan kurikulum yang sering kali terlambat, seperti dari KTSP, K13, hingga Kurikulum Merdeka, sering kali menyebabkan pengadaan buku tidak sesuai dengan kebutuhan terkini.
“Saat ini, kelas 1 hingga 3 menggunakan Kurikulum Merdeka, sementara kelas 4 dan 5 masih mengikuti kurikulum lama. Hal ini menambah kerumitan dalam pengadaan buku,” jelasnya.
Puji juga mengkritik minimnya pemahaman masyarakat mengenai penggunaan dana BOS dan perlunya transparansi dalam pengelolaan dana tersebut.
“Dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) yang seharusnya digunakan untuk pembelian buku sering kali tidak jelas penggunaannya. Sekolah-sekolah perlu lebih terbuka dalam mengelola dan melaporkan dana ini,” tegasnya.
Ia berharap agar DPR RI memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam penggunaan dana pendidikan, mengingat kondisi keuangan daerah yang bervariasi.
Ia turut menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan yang memadai dari APBD.
“APBD Samarinda mencapai 5,7 triliun rupiah, dengan anggaran pendidikan sekitar 960 miliar rupiah, di mana 660 miliar di antaranya digunakan untuk gaji dan tunjangan guru. Ini menunjukkan masih adanya kekurangan dana untuk pengadaan buku dan kebutuhan pendidikan lainnya,” ungkapnya.
Ia mengusulkan beberapa solusi untuk mengatasi masalah ini, termasuk kerjasama antara pemerintah kota dengan pihak swasta melalui nota kesepahaman (MOU), serta peningkatan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
“Dana BOSDA yang saat ini sebesar 240.000 per anak per tahun untuk SD dan 480.000 per anak per tahun untuk SMP dapat ditingkatkan menjadi 1 juta atau 500 ribu per anak per tahun,” ujarnya.
Ia juga menyarankan agar pemerintah kota menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan orang tua melalui komite sekolah.
“Dengan kesepakatan yang baik antara sekolah dan orang tua, diharapkan kebutuhan literasi anak-anak dapat terpenuhi,” pungkasnya.
Terakhir, ia menekankan peran masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha sangat krusial dalam mendukung pendidikan.
“Kami berharap semua pihak dapat berkolaborasi untuk memastikan anak-anak kita tidak tertinggal dalam hal literasi,” tutupnya.(*)
Penulis: Devi Mogot
Editor: Tirta Wahyuda
