Ujarku.co – Komisi IV DPRD Kota Samarinda mengadakan rapat hearing bersama BPJS Kesehatan Samarinda untuk membahas koordinasi program kerja serta evaluasi pelayanan kesehatan. Rapat berlangsung di Kantor DPRD Samarinda, Senin (6/1/2025).
Novan Syahroni, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda menyoroti pentingnya sosialisasi dan implementasi aturan yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali). Menurutnya, transparansi dalam pendaftaran program BPJS Kesehatan harus lebih jelas agar masyarakat tidak kebingungan.
“Kami ingin memastikan bahwa proses pendaftaran BPJS ini terstandarisasi dengan baik, mengikuti pedoman Perwali yang ada,” ujar Novan.
Ia juga menambahkan, fokus utama Komisi IV adalah memantau pelayanan kesehatan di fasilitas umum, seperti rumah sakit dan puskesmas.
“Kami akan memberikan perhatian khusus pada penyedia layanan kesehatan agar tidak ada perbedaan pelayanan di lapangan. Insya Allah, dalam dua hari ke depan, kami akan meninjau langsung ke beberapa puskesmas dan rumah sakit untuk memastikan hal ini,” tambah Novan.
Novan juga mengapresiasi transparansi yang ditunjukkan BPJS Kesehatan dalam paparan data dan penjelasan program kerjanya. Ia berharap kolaborasi ini dapat menghasilkan solusi nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Samarinda.
“Harapan kami, melalui kerja sama ini, pelayanan kesehatan di Samarinda semakin baik dan bisa menjangkau semua lapisan masyarakat,” ujar Novan.
Dalam beberapa hari ke depan, Komisi IV DPRD Samarinda akan melakukan kunjungan langsung ke sejumlah fasilitas kesehatan. Langkah ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memastikan implementasi program kesehatan berjalan sesuai harapan.
Sementara itu, Citra Jaya, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Samarinda, memaparkan profil kepesertaan BPJS Kesehatan di Samarinda serta data terkait penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat. Ia menyebut hipertensi dan diabetes menjadi dua penyakit tertinggi yang diderita warga Samarinda.
“Hipertensi dan diabetes ini memang dua penyakit yang menjadi akar dari berbagai masalah kesehatan lain. Angka penderita di Samarinda cukup tinggi,” kata Citra.
Dari segi biaya, BPJS Kesehatan Samarinda mencatat pengeluaran yang terus meningkat setiap tahun. Untuk tahun 2024, biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan kesehatan di Kota Samarinda mencapai lebih dari Rp1 triliun.
“Angka ini merupakan rekor tertinggi sepanjang kami beroperasi, dan jumlahnya terus meningkat setiap tahun,” jelas Citra.
Citra menegaskan BPJS Kesehatan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat meski tantangan biaya semakin besar.
“Kami tetap berkomitmen mendukung program kesehatan nasional, terutama di Samarinda, agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” tutupnya.(*)
Penulis: Devi Mogot
Editor: Tirta Wahyuda
