Ujarku.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) secara resmi mengumumkan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2024. Laporan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pencapaian kinerja makro, layanan dasar, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, hingga realisasi anggaran daerah.
RLPPD 2024 disusun sebagai refleksi dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) serta memberikan gambaran tentang bagaimana pemerintahan daerah melaksanakan tugasnya, baik dalam urusan wajib pelayanan dasar, tugas pembantuan, maupun tugas umum pemerintahan. Publikasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kepada masyarakat.
Indikator Kinerja Makro: Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
Pada semester II tahun 2024, jumlah penduduk Kaltim mencapai 4.123.303 jiwa. Dari angka tersebut, sejumlah indikator makro menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di berbagai sektor.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat di angka 78,20, menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.
Tingkat kemiskinanberada di angka 6,11 persen, menandakan upaya pengentasan kemiskinan yang terus dilakukan pemerintah.
Tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,31 persen, masih menjadi tantangan di tengah pertumbuhan ekonomi yang tercatat di angka 6,22 persen.
Pendapatan per kapita mencapai Rp215,76 juta, sementara rasio ketimpangan (Gini Ratio) berada di 0,322, menunjukkan tingkat kesenjangan ekonomi yang relatif stabil.
Peningkatan Pelayanan Dasar: Pendidikan, Infrastruktur, dan Kesejahteraan Sosial
Kinerja urusan pelayanan dasar mencakup lima bidang utama, yakni pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), serta kesejahteraan sosial.
Pendidikan: Tingkat partisipasi pendidikan untuk usia 16-18 tahun mencapai 96,35 persen, sementara untuk kelompok usia 4-18 tahun berada di 81,36 persen.
Kesehatan: Pemprov Kaltim berhasil mencapai 100 persen akreditasi rumah sakit rujukan provinsi dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana atau situasi KLB.
Infrastruktur: Upaya pengendalian banjir telah melindungi 62,02 persen kawasan permukiman rawan banjir, serta 62,23 persen wilayah pesisir yang rawan abrasi. Selain itu, 100 persen jalan provinsi telah mencapai kondisi mantap, dan 88,57 persen tenaga kerja konstruksi telah mendapat pelatihan profesional.
Perumahan dan permukiman: Seluruh proyek perumahan yang dirancang telah dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), serta dilakukan penanganan terhadap kawasan kumuh seluas 10-15 hektare.
Ketertiban dan kesejahteraan sosial: Semua aspek, mulai dari penyelesaian gangguan ketertiban umum, penegakan Perda dan Perkada, hingga penyelenggaraan dokumen kebencanaan, berhasil mencapai 100 persen target. Bantuan sosial juga berhasil memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas, anak dan lansia terlantar, serta korban bencana alam dan sosial.
Evaluasi Kinerja Pemerintahan: Posisi ke-6 Nasional
Dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2023 terhadap LPPD 2022, Pemprov Kaltim mencatat skor kinerja sebesar 3,5178 dengan status Kinerja Tinggi, menduduki peringkat ke-6 dari 38 provinsi di Indonesia.
Tak hanya itu, Pemprov Kaltim juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut dalam laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023.
Keuangan Daerah: Pendapatan Melampaui Target
Pemprov Kaltim mencatat realisasi penerimaan daerah mencapai Rp22,08 triliun atau 104,06 persen dari target. Sementara itu, total belanja daerah yang terserap mencapai Rp21,22 triliun.
Melalui publikasi RLPPD 2024 ini, Pemprov Kaltim mengajak masyarakat untuk memberikan masukan dan saran guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Diharapkan, pencapaian yang telah diraih dapat menjadi fondasi bagi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.(*)
Penulis: Devi Mogot
