Ujarku.co – Deni Hakim Anwar, Ketua Komisi III DPRD Samarinda, menyebut lemahnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan usaha milik daerah (BUMD) kerap memicu tumpang tindih proyek infrastruktur.
Menurut Deni, kurangnya sinkronisasi menimbulkan pemborosan anggaran, kerusakan jalan yang baru diperbaiki, serta ketidakefisienan layanan dasar seperti air bersih.
“Banyak keluhan masyarakat soal jalan yang baru dibangun, tapi tiba‑tiba dibongkar lagi untuk perbaikan atau pemasangan pipa air. Ini bukti bahwa koordinasi antar lembaga belum berjalan maksimal,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Senin (1/7/2025).
Ia menekankan perlunya penyelarasan program antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Perumda Air Minum (PDAM) Samarinda. Contohnya, proyek pedestrian di Jalan Juanda yang belum lama rampung kembali rusak akibat pekerjaan penggantian pipa sekunder.
“Jalan baru diperbaiki, belum genap enam bulan sudah dibongkar lagi. Ini menunjukkan tidak adanya perencanaan jangka panjang yang terpadu. Warga yang dirugikan,” tegasnya.
Deni mendorong Pemkot Samarinda menyusun blueprint pembangunan infrastruktur terintegrasi yang mencakup umur teknis pipa, jadwal pemeliharaan, dan prioritas wilayah.
“Harus jelas usia teknis pipa, kapan diganti, di mana titik‑titik kritisnya. Kita tidak bisa lagi hanya bekerja reaktif. Semua harus berbasis data dan perencanaan,” pungkasnya.(adv)
