Ujarku.co – Penanganan anak jalanan (anjal), gelandangan, dan pengemis (gepeng) di Samarinda kembali disorot setelah dinilai belum menyentuh akar persoalan sosial. Kebijakan penertiban yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dianggap hanya bersifat sementara dan tidak mengurai kemiskinan, keterlantaran, maupun keterbatasan akses pendidikan yang melatarbelakanginya.
Samri Shaputra, Ketua Komisi I DPRD Samarinda, menegaskan solusi selama ini cenderung bersifat permukaan.
“Padahal masalahnya lebih kompleks. Mereka tidak tiba-tiba turun ke jalan kalau punya pilihan hidup lain,” ujar Samri beberapa waktu lalu.
Ia menilai keberadaan anjal dan gepeng menjadi cermin kegagalan pemerintah menyediakan jaring pengaman sosial yang kuat. Ia mendorong program jangka panjang yang terfokus pada pemberdayaan ekonomi dan perlindungan sosial.
“Kita perlu membangun sistem pendukung yang mampu memberi mereka alternatif kehidupan yang lebih layak,” ucapnya.
Samri juga mengkritik kebiasaan masyarakat memberikan uang di jalan. Menurutnya, tindakan tersebut justru memperkuat siklus ketergantungan dan melemahkan upaya penanganan yang lebih sistemik. Ia tak menampik lambannya penanganan dipicu minimnya anggaran serta ketiadaan fasilitas rehabilitasi atau pembinaan pascapenertiban.
“Setiap kali ditertibkan, kita selalu hadapi pertanyaan sama: mau dikemanakan mereka? Padahal ini sudah bertahun-tahun terjadi,” ungkapnya.
Samri juga mengungkapkan sebagian besar anjal dan gepeng yang ditemui bukan warga asli Samarinda. Namun, pendekatan daerah asal, tegasnya, tidak boleh dijadikan alasan bagi pemerintah kota untuk menghindar dari tanggung jawab.
“Samarinda tetap harus hadir memberikan perlindungan. Tapi langkahnya harus konkret, bukan sekadar razia,” pungkasnya.(adv)
