Ujarku.co – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menetapkan penanganan stunting sebagai isu strategis yang harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Komitmen ini ditegaskan Panitia Khusus (Pansus) RPJMD dalam Rapat Paripurna ke-26 di Gedung DPRD Kaltim, Senin (28/7/2025).
Syarifatul Sya’diah, Ketua Pansus RPJMD, menyampaikan tingginya angka prevalensi stunting di sejumlah daerah di Kaltim menjadi perhatian serius legislatif. Ia menekankan pentingnya penetapan target penurunan stunting yang realistis sekaligus ambisius untuk mencapai kemajuan yang nyata dalam lima tahun ke depan.
“Dalam rangka penurunan angka prevalensi stunting di Kalimantan Timur, perlu dilakukan pengendalian pelaksanaan pemberian makanan tambahan bagi penderita stunting serta bantuan lainnya, juga penguatan tim pendamping keluarga berisiko stunting,” ujar Syarifatul.
Ia menambahkan distribusi bantuan gizi bukanlah satu-satunya solusi. Menurutnya, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program yang sudah berjalan, pemetaan berbasis data kebutuhan lapangan, serta pelibatan aktif institusi lokal seperti lembaga desa, puskesmas, dan kader pembangunan.
“Masalah stunting bukan hanya soal makanan. Ini persoalan struktural yang butuh solusi jangka panjang dan kolaboratif,” katanya.
Pansus juga menyoroti pentingnya kejelasan indikator dalam setiap program yang dijalankan pemerintah daerah. Ia menilai bahwa program-program simbolik yang tidak berdampak nyata terhadap penurunan angka stunting harus dihindari dalam implementasi ke depan.
Seluruh catatan strategis tersebut diharapkan bisa menjadi referensi utama bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang fokus pada pemenuhan hak anak dan peningkatan kesejahteraan keluarga rentan.
“Stunting harus menjadi indikator utama dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan manusia di Kalimantan Timur,” pungkasnya.(*)
Penulis: Devi Mogot
