Ujarku.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) tengah bersiap menghadapi potensi pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim menegaskan sudah menyiapkan langkah antisipatif agar pelayanan publik tidak terganggu meski anggaran terpangkas.
Yusliando, Kepala Bappeda Kaltim, menyampaikan pihaknya tetap akan memprioritaskan program utama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Yang pasti kita akan mengutamakan janji-janji Pak Gubernur yang Gratispol dan Jospol. Kalau ada pemangkasan jadi jangan khawatir, yang sifatnya untuk pelayanan masyarakat tetap kita programkan,” jelasnya, Senin (8/9/2025).
Menurutnya, langkah penyesuaian akan menyasar belanja-belanja yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik.
“Belanja-belanja seperti perjalanan dinas, rapat-rapat, pembelian pengadaan barang itu pasti akan kita rasionalkan. Kira-kira yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat tentu pasti akan kita kurangi menyesuaikan dengan pendapatan daerah kita,” terangnya.
Yusliando mengungkapkan saat ini tim anggaran Pemprov Kaltim sedang melakukan simulasi untuk menghadapi kemungkinan pemangkasan. Dengan begitu, Pemprov Kaltim bisa langsung menyesuaikan jika keputusan pusat sudah resmi.
“Iya ini sedang kami susun sambil menunggu kepastian pemotongan dari pemerintah pusat. Kami di pemerintah daerah sedang membuat simulasinya, intinya sedang disusun,” ujarnya.
Terkait dampak pemangkasan terhadap insentif Aparatur Sipil Negara (ASN), Yusliando mengatakan pembahasan masih terus berlangsung. Namun ia menegaskan upaya maksimal dilakukan agar hak pegawai tetap terjaga.
“Ini masih kami bahas lagi,” ungkapnya.
Yusliando menambahkan, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemprov Kaltim. Namun ia optimistis dengan perencanaan yang matang, prioritas pembangunan tetap bisa berjalan.
“Kita masih belum tahu lagi ini kan masih dalam tahap pembahasan. Tapi kita upayakan hak-hak daripada ASN, kita upayakan mudah-mudahan tidak terganggu,” katanya.
Bappeda Kaltim juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara belanja wajib dan program prioritas. Sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masyarakat akan tetap dikedepankan.
Langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah, menurut Yusliando, merupakan bentuk komitmen agar masyarakat tidak dirugikan akibat kebijakan pemangkasan pusat.
“Kami ingin memastikan yang paling penting untuk rakyat tetap berjalan,” pungkasnya.(*)
Penulis: Devi Mogot
