Ujarku.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mulai menerapkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai langkah strategis dalam memperkuat kebijakan penanganan kemiskinan.
Dasmiah, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltim, menyebutkan DTSEN menjadi acuan baru dalam pemutakhiran data kemiskinan yang sebelumnya terpecah menjadi beberapa sistem.
“Dulu kita mengenal DTKS dan P3KE, sekarang semua disatukan menjadi DTSEN. Dengan ini, setiap kabupaten atau kota tidak lagi memiliki data terpisah, melainkan terintegrasi dalam satu sistem,” terangnya, Selasa (14/10/25).
Dengan adanya data tunggal tersebut, pemerintah dapat menyalurkan bantuan sosial, kesehatan, dan pendidikan secara lebih akurat serta tepat sasaran.
“Kalau data valid, penanganan pun jelas. Misalnya di Balikpapan, persentase orang miskin sudah terukur, tinggal ditindaklanjuti. Insya Allah, Kalimantan Timur bisa bebas dari kemiskinan,” ujarnya.
Saat ini, angka kemiskinan di Kaltim berada pada posisi 5,11 persen, dan ditargetkan menurun hingga di bawah 5 persen pada tahun 2026.
Dasmiah menjelaskan, DTSEN menyajikan data “By Name By Address” sehingga setiap individu atau keluarga miskin dapat ditangani dengan lebih spesifik.
“Langkah awalnya, kita verifikasi dan validasi data. Jika data sudah akurat, penanganannya juga pasti tepat. Sesuai arahan Gubernur, berbasis data, penanganan kemiskinan jadi lebih mudah,” tambahnya.
Pemprov Kaltim juga menargetkan angka kemiskinan tetap lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 8,47 persen.
“Saat ini kita di 5,11 persen, jauh di bawah angka nasional. Harapan Gubernur, di 2026 kita bisa mencapai angka 4 persen,” jelasnya.
Ia optimistis, penguatan data tunggal disertai program prioritas seperti pendidikan gratis dan bantuan sosial akan membantu masyarakat hidup lebih layak.
“Dengan dukungan program gas pol dan gratis pol, serta perhatian terhadap pendidikan, masyarakat bisa hidup lebih layak, dan angka kemiskinan menurun,” tutupnya.(*)
Penulis: Devi Mogot
