Ujarku.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya untuk memperkuat akses masyarakat terhadap pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Program Perumahan (KPP). Hal ini disampaikan Sri Wahyuni, Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, usai pelaksanaan akad massal KUR bagi 800 ribu debitur sekaligus peluncuran KPP Kaltim, Selasa (21/10/2025).
Sri Wahyuni menyebut, Pemprov Kaltim memberikan perhatian besar agar kedua program tersebut berjalan berkelanjutan, tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan. Pemerintah, katanya, ingin memastikan seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, bekerja, dan mencapai kesejahteraan.
“Pemprov Kaltim tentu menaruh besar perhatian terhadap program kredit usaha rakyat maupun kredit program perumahan agar kegiatan ini dapat berkelanjutan, tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan. Kita ingin memastikan bahwa setiap masyarakat Kaltim memiliki kesempatan yang sama tumbuh, bekerja, dan sejahtera,” ujar Sri Wahyuni.
Ia menilai, secara nasional tingkat penyerapan KUR masih tergolong rendah, termasuk di beberapa daerah di Kaltim seperti Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu). Padahal, potensi serapan kredit di wilayah tersebut dinilai sangat besar seiring dengan banyaknya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Di level nasional capaian penyerapan KUR kita masih rendah, artinya potensi serapannya masih belum banyak. Termasuk Kubar dan Mahulu itu masih kecil, sementara potensinya bisa lebih besar dari itu,” jelasnya.
Menurutnya, peningkatan serapan KUR dapat tercapai apabila dilakukan pendampingan, fasilitasi, dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat. Ia berharap pihak perbankan bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (DPPKUMK) Kaltim dapat memperluas edukasi terkait manfaat dan kemudahan program tersebut.
“Kami mohon nanti dari pihak perbankan dan dinas terkait bisa meningkatkan sosialisasi dan pemahaman ke masyarakat untuk dapat menggunakan fasilitas kredit usaha rakyat yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah pusat, apalagi dengan keringanan bunga 6 persen,” tegas Sri Wahyuni.
Melalui dorongan ini, Pemprov Kaltim berharap akses permodalan bagi pelaku usaha dan masyarakat berpenghasilan rendah semakin terbuka, sehingga mampu memperkuat ekonomi daerah dan menciptakan pertumbuhan yang inklusif.(*)
Penulis: Devi Mogot
