Ujarku.co – Baharuddin Demmu, Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), menanggapi pernyataan Menteri Kesehatan yang menyarankan masyarakat untuk menggunakan asuransi kesehatan swasta. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan belum mampu menjamin kebutuhan pengobatan masyarakat sepenuhnya.
Baharuddin mengungkapkan ada sejumlah masyarakat Kaltim yang sudah merasakan dampak dari keterbatasan BPJS Kesehatan.
“Ada warga kita yang datang ke rumah sakit swasta, tetapi tidak bisa menggunakan BPJS dan malah diminta menggunakan asuransi mandiri. Padahal kondisinya sakit parah,” ujarnya usai menghadiri Rakornas Produk Hukum Daerah di Odah Etam, Senin (20/1/2025).
Ia khawatir BPJS hanya akan menanggung pasien dalam kondisi kritis atau mendekati ajal.
Situasi ini, menurutnya, semakin membebani masyarakat. Baharuddin meminta pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang memberatkan rakyat, apalagi jika jaminan yang sebelumnya ditanggung BPJS kini menjadi tanggungan individu.
“Kalau rakyat tetap harus membayar biaya pengobatan, untuk apa ada BPJS? Lebih baik BPJS dihapus saja kalau tidak maksimal membantu rakyat,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Baharuddin sudah menyarankan kepada Komisi IV DPRD Kaltim akan segera memanggil direktur rumah sakit, baik negeri maupun swasta, untuk memberikan penjelasan terkait cakupan layanan BPJS.
“Saya sudah koordinasi dengan Ketua, Sekretaris, dan Wakil Ketua Komisi IV. Kita sepakat untuk memanggil mereka agar masalah ini bisa dijelaskan dan dicarikan solusi,” tambahnya.
Ia juga mengungkapkan kekhawatiran atas banyaknya keluhan masyarakat terkait pembatasan layanan BPJS.
“Semakin banyak rakyat yang mengeluh. Kalau seperti ini terus, kepercayaan terhadap BPJS akan semakin menurun. Pemerintah harus serius mengevaluasi program ini agar benar-benar menjadi jaminan kesehatan, bukan beban tambahan bagi rakyat,” katanya.
Baharuddin berharap pertemuan dengan para direktur rumah sakit nantinya dapat memberikan kejelasan mengenai penyakit dan layanan apa saja yang ditanggung BPJS. Ia juga meminta pemerintah untuk memperbaiki sistem jaminan kesehatan agar lebih adil dan tidak memberatkan masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan akses kesehatan yang terbatas.(*)
Penulis: Devi Mogot
