Ujarku.co – Dalam rangka menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Samarinda menegaskan pentingnya peran media dalam menangkal hoaks dan ujaran kebencian.
Abdul Muin, Ketua Bawaslu Samarinda, menyampaikan hal tersebut dalam acara sosialisasi bertajuk “Peran Media Dalam Menangkal Hoax dan Ujaran Kebencian Pada Pilkada Tahun 2024” yang berlangsung di Bagio’s Cafe, Rabu (20/11/2024).
“Media memiliki peran strategis sebagai pemberi informasi kepada masyarakat sekaligus pendidik publik. Informasi yang diberikan harus mendidik dan bertanggung jawab agar dapat diaplikasikan dalam konteks pelaksanaan Pilkada,” ujar Abdul Muin.
Ia juga menegaskan, momen kampanye sering menjadi lahan subur bagi penyebaran informasi keliru yang merusak demokrasi. Ia menyebutkan hoax dan ujaran kebencian adalah ancaman serius dalam pesta demokrasi.
“Berita hoax dan ujaran kebencian selalu menjadi diskusi penting. Hal ini bisa merusak demokrasi kita, dan kita semua harus melawannya bersama-sama,” tegas Abdul Muin.
Ia menambahkan edukasi terkait hal tersebut sangat vital untuk memastikan Pilkada berjalan secara adil dan demokratis.
Lebih lanjut, Abdul Muin menekankan perlunya sinergi antara empat komponen utama, penyelenggara pemilu, kontestan dan tim sukses, masyarakat pemilih, serta pemerintah.
“Semua komponen harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menegakkan aturan. Wartawan memiliki peran pokok sebagai jembatan informasi agar masyarakat paham dan teredukasi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti tantangan besar Bawaslu dalam menghapus berbagai pelanggaran selama proses Pilkada.
“Sebagai pengawas, kami menghadapi tantangan berat untuk memastikan pesta demokrasi ini bebas dari pelanggaran. Media menjadi mitra strategis untuk menyampaikan informasi yang akurat dan relevan,” katanya.
Patroli pengawasan juga menjadi fokus Bawaslu menjelang masa tenang yang dimulai pada 24 November 2024.
“Kami berharap media dapat memberikan masukan dan kontrol yang konstruktif kepada penyelenggara, terutama dalam masa krusial seperti masa tenang,” jelas Abdul Muin.
Ia mengingatkan pentingnya menjaga netralitas dan integritas dalam mengawal proses Pilkada.
Abdul Muin menutup dengan menekankan pentingnya keimanan dan komitmen semua pihak dalam menjaga proses demokrasi.
“Kita semua bertanggung jawab atas kepercayaan rakyat. Pilkada harus mencerminkan kehendak rakyat dengan cara yang bermartabat, transparan, dan adil,” pungkasnya.(*)
Penulis: Devi Mogot
