Ujarku.co – Citra Jaya, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Samarinda, menyampaikan target cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Samarinda pada 2024 telah tercapai. Seluruh penduduk Samarinda kini sudah terdaftar dalam program tersebut. Namun, fokus utama tahun 2025 adalah meningkatkan keaktifan peserta, khususnya peserta mandiri yang belum aktif.
“Memang saat ini, sekitar 19 persen dari total peserta BPJS Kesehatan di Samarinda statusnya belum aktif. Mayoritas adalah peserta mandiri yang terlambat membayar iuran, dengan berbagai alasan,” ujar Citra usai rapat dengan Komisi IV DPRD Samarinda, Senin (6/1/2025).
Ia menjelaskan keaktifan peserta sangat penting agar mereka dapat memanfaatkan layanan kesehatan secara optimal.
“Kami akan fokus memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama peserta mandiri, tentang pentingnya menjaga status keaktifan. Ini akan menjadi prioritas di tahun 2025,” tambahnya.
Selain itu, Citra juga menyoroti tantangan dalam implementasi peraturan presiden (perpres) tahun 2019 yang menambah komponen gaji untuk pemotongan iuran BPJS Kesehatan.
“Pada tahun 2020, saat pandemi COVID-19 melanda, hampir seluruh anggaran pemerintah difokuskan untuk penanganan COVID-19. Akibatnya, implementasi perpres tersebut tertunda,” jelasnya.
Akibat penundaan itu, Pemkot Samarinda kini memiliki kekurangan pembayaran sebesar Rp28 miliar untuk iuran BPJS Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kekurangan ini tersebar sejak 2020. Namun, Pemkot sudah berkomitmen untuk menyelesaikan pembayaran tersebut,” ungkapnya.
Ia menambahkan koordinasi antara BPJS Kesehatan dan Pemkot Samarinda terus dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini.
“Kami memahami kondisi saat itu, namun tagihan yang sudah terbentuk tetap harus dilunasi. Proses pembahasannya saat ini sedang berjalan,” katanya.
Dalam rapat dengan Komisi IV DPRD Samarinda, BPJS Kesehatan juga menerima masukan terkait pentingnya sosialisasi yang berkelanjutan.
“Sosialisasi adalah kebutuhan yang tidak akan pernah selesai. Meski sudah banyak dilakukan melalui berbagai media, tetap ada masyarakat yang belum mendapatkan informasi secara memadai,” tutupnya.(*)
Penulis: Devi Mogot
Editor: Tirta Wahyuda
