Debat Calon Gubernur Kaltim, Sengkarut Kepemilikan Rumah dan Kesejahteraan Masyarakat

Paslon nomor 1 Isran Noor - Hadi Mulyadi (kiri) dan paslon nomor 2 Rudy Mas’ud - Seno Aji (kanan) di debat calon gubernur Kaltim

Ujarku.co – Masih dalam debat perdana calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) dengan tema “Penguatan Pondasi Pembangunan Kesejahteraan Rakyat.” Pasangan calon (paslon) nomor 1 Isran Noor – Hadi Mulyadi beradu argumen dengan paslon nomor 2 Rudy Mas’ud – Seno Aji terkait permasalahan kepemilikan rumah layak huni, sebuah isu krusial yang menyentuh aspek kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kaltim.

Dalam pernyataan yang dibacakan oleh moderator, memaparkan 24,86 persen rumah tangga di Kaltim belum memiliki rumah sendiri. Situasi tersebut lebih memprihatinkan di kota-kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda, di mana angka tersebut mencapai 34,64 persen dan 32,04 persen. Moderator pun mengajukan pertanyaan kepada paslon terkait strategi yang akan mereka lakukan untuk mengatasi masalah ini.

Menjawab hal tersebut, Isran Noor menekankan masalah perumahan adalah salah satu komponen penentu kemiskinan.

“Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan, salah satunya adalah kepemilikan rumah layak huni. Kami sudah memulai pembangunan rumah-rumah layak huni dan akan terus melanjutkannya,” ujar Isran, Rabu (23/10/2024).

Isran menjelaskan pemerintah telah membangun sekitar 500 unit rumah layak huni melalui anggaran pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, serta partisipasi perusahaan lewat dana Corporate Social Responsibility (CSR).

“Kami sudah melakukan ini, dan langkah selanjutnya adalah melanjutkan dan menuntaskan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat Kaltim.”

Hadi Mulyadi, mempertegas pernyataan tersebut dengan membandingkan kondisi Kaltim dengan rata-rata nasional.

“Angka 34 persen yang belum memiliki rumah di Balikpapan dan Samarinda jauh lebih rendah daripada rata-rata nasional. Kita perlu melihat perkembangan data dari tahun ke tahun dan juga perbandingannya dengan provinsi lain. Data yang ada menunjukkan Kaltim dalam tren yang lebih baik,” tegas Hadi.

Di sisi lain, Rudy Mas’ud mempertanyakan mengapa, meski anggaran Kaltim sangat besar, masalah kepemilikan rumah masih tinggi, khususnya di kota-kota besar.

“Kenapa Balikpapan dan Samarinda memiliki tingkat masyarakat yang tidak punya tempat tinggal sendiri begitu tinggi? Ini perlu dijelaskan oleh Paslon 01. Bagaimana masyarakat bisa punya rumah kalau SDM rendah dan masyarakat kita masih miskin?” tanya Rudy.

Menurut Rudy, kebijakan yang pro-rakyat miskin belum sepenuhnya berjalan. Ia juga menyoroti kurangnya upaya dari pemerintah dalam memfasilitasi akses masyarakat untuk mendapatkan kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema yang terjangkau.

“Kita harus mendorong agar masyarakat mendapat akses yang mudah untuk memiliki rumah, dan ini yang belum dilakukan oleh pemerintah saat ini,” ujarnya.

Selain itu, Rudy mengatakan pemerintah kurang memprioritaskan pembangunan rumah murah di wilayah padat penduduk.

“Pemerintah belum optimal menyediakan rumah murah bagi masyarakat. Kami perlu penjelasan, anggaran yang begitu besar dikemanakan dan untuk apa saja?” tambahnya.

Isran Noor merespons kritik Rudy dengan tegas. Ia menekankan anggaran yang besar tentu digunakan dengan prioritas yang jelas, bukan untuk diselewengkan.

“Yang menjadi masalah bukan besar kecilnya anggaran, tapi bagaimana anggaran itu dikelola. Yang penting adalah tidak ada korupsi,” ujar Isran.

Hadi Mulyadi juga menambahkan meskipun angka kepemilikan rumah belum optimal, Kaltim tetap berada di posisi yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional.

“Saya dosen statistik, saya paham bagaimana melihat data. Angka ini jauh lebih baik dari sebelumnya, dan jauh di bawah angka nasional,” jelasnya.

Debat tersebut memperlihatkan perbedaan tajam antara kedua pasangan calon dalam menyoroti isu kesejahteraan rakyat, terutama dalam hal kepemilikan rumah layak huni.

Paslon petahana menekankan keberlanjutan program yang sudah dijalankan dan keberhasilan mereka dalam mengelola anggaran. Sementara itu, Paslon 2 berfokus pada kritik terhadap pengelolaan anggaran yang dinilai belum menyentuh kebutuhan masyarakat miskin secara optimal.

Dengan isu kepemilikan rumah yang menjadi sorotan, debat tersebut menjadi medan pertarungan ide dan strategi pembangunan Kaltim menuju kesejahteraan yang lebih merata. Kini, pilihan ada di tangan masyarakat Kaltim untuk menentukan siapa yang akan membawa perubahan konkret dalam pembangunan sosial-ekonomi Benua Etam.(*)

Penulis: Devi Mogot

Editor: Tirta Wahyuda

Tag Berita

Bagikan

Komentar