Ujarku.co – Dalam nuansa pesta demokrasi yang meriah di Bumi Etam, sejumlah organisasi non-pemerintah (NGO) di Kaltim mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan diskusi santai di Wadah Ngopi, Jalan KS Tubun Samarinda, Jumat (27/9/2024).
Perbincangan tersebut berfokus pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kaltim, dengan pembicara utama Buyung Marajo, Koordinator Pokja 30 Kaltim, dan Fathul Huda, Direktur LBH Samarinda, sementara Nofiyatul Chalimah dari AJI Samarinda sebagai moderator diskusi menuntun alur dialog yang penuh makna.
Buyung mengungkapkan keanehan situasi Pilkada kali ini, yang seolah berjalan tanpa gejolak. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan isu-isu penting yang layak dibahas, terutama program-program yang diusung oleh para kontestan.
Di sepuluh kabupaten/kota, salah satu pasangan calon menampilkan jargon peningkatan kesejahteraan guru dan penyediaan beasiswa. Padahal, kesejahteraan pendidikan adalah amanah negara yang jelas tertera dalam undang-undang.
“Entah kurang kreatif paslonnya. Persoalannya terus berulang,” kritiknya.
Buyung turut menyinggung soal banyak partai politik masih terjebak dalam politik dinasti, terutama di daerah pesisir dan Kabupaten Mahakam Ulu, sementara kehadiran petahana yang kembali mencalonkan diri mengundang kekhawatiran.
“Visi yang diusung para petahana berpotensi meleset, mirip dengan pengalaman Presiden Joko Widodo di periode keduanya, yang lebih terfokus pada pemulihan modal politik,” sambungnya.
Buyung menekankan petahana harus menghadapi banyak tantangan, terutama kerusakan lingkungan akibat ekstraktivisme. Selama mereka menjabat, tak ada satupun pemerintah daerah yang berani melawan dan memperjuangkan hak atas sumber daya mereka, seolah pasrah pada perizinan yang ditangani pusat.
Tidak hanya mengamati calon, Buyung juga menyoroti lembaga penyelenggara Pilkada, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Pemilihan komisioner KPU dan Bawaslu pun juga bobrok. Karena menggunakan rekomendasi, dari rekomendasi itu pasti ujung-ujungnya siapa yang lebih besar punya uang,” sindirnya.
Dalam kesempatan yang sama, Fathul menambahkan visi-misi yang diusung calon seringkali tidak mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di masing-masing daerah.
“Visi-misi sama aja yang intinya mencari proyek saja. Di Kaltim, memang adakah program yang benar-benar mewakili kebutuhan yang diinginkan masyarakat?” Tanya Fathul sarkas.
“Masyarakat tidak pernah ditanyakan sistem pemilu yang dibutuhkan, yang masyarakat mau seperti apa. DPR maupun eksekutif tidak ada isi kepala. Isinya hanya duit, duit dan duit,” sindir Fathul.
Lebih lanjut Fathul menambahkan, Partai politik yang seharusnya menjadi wajah demokrasi, justru sering kali tidak mencerminkan esensi tersebut.
“Terbukti, ketika pemilihan ketua umumnya selalu ketua yang sebelumnya. Terpilih secara aklamasi,” tutupnya.
Kritikan tajam dari Buyung dan Fathul menjadi pengingat penting untuk mendorong masyarakat agar lebih kritis dalam menentukan pemimpin daerah ke depan.
Dialog semacam ini perlu terus dipelihara, agar suara rakyat tak hanya menjadi sekadar angka di kotak suara.(*)
Penulis: Devi Mogot
