Ujarku.co – Dinas Kesehatan (Dinkes) Samarinda menargetkan penerapan penuh program Integrasi Layanan Primer (ILP) di seluruh fasilitas kesehatan (faskes) primer di Samarinda. Hal tersebut disampaikan oleh Ismid Kusasih, Kepala Dinkes Samarinda, dalam acara Sosialisasi Penguatan Tata Kelola Program ILP yang berlangsung di Hotel Midtown Samarinda, Selasa (22/10/2024).
Program tersebut merupakan bagian dari transformasi kesehatan yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor Hk.01.07/MENKES/2015/2023.
“ILP memberikan pendekatan pelayanan kesehatan yang terintegrasi, mengikuti siklus kehidupan, dari lahir hingga lansia. Seluruh faskes primer di Samarinda, termasuk 26 puskesmas, 32 puskesmas pembantu, dan 700 posyandu, diharapkan segera menerapkan ILP agar layanan kesehatan bisa lebih menyeluruh dan tepat sasaran,” ujar Ismid.
Ia menjelaskan program ILP berfokus pada tiga hal utama, yaitu: integrasi pelayanan berdasarkan siklus hidup, perluasan jejaring layanan kesehatan hingga tingkat kelurahan dan pedukuhan, serta penguatan pemantauan wilayah melalui dashboard kesehatan yang memonitor situasi kesehatan setempat.
“Sasaran utama dari ILP ini adalah kelompok-kelompok rentan, mulai dari ibu hamil, bayi dan anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Selain itu, ILP juga mencakup pengendalian penyakit menular dan layanan lintas klaster seperti laboratorium, farmasi, kegawatdaruratan, dan rawat inap,” lanjutnya.
Dalam penerapan ILP, Samarinda dinilai memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Namun, Ismid menekankan tantangan terbesar terletak pada kekurangan sumber daya manusia (SDM), terutama tenaga medis di puskesmas.
“Kita punya sarana yang memadai, tetapi masalah SDM, terutama dokter dan tenaga kesehatan gizi, menjadi kendala. Di Samarinda, satu puskesmas biasanya hanya memiliki dua sampai tiga dokter, bahkan ada yang hanya satu. Sementara di wilayah lain seperti Yogyakarta, satu puskesmas bisa memiliki lima hingga enam dokter,” ungkap Ismid.
Khusus untuk pelayanan stunting dan gizi, kekurangan tenaga kesehatan gizi di Samarinda juga menjadi perhatian.
“Di Jawa, satu puskesmas bisa memiliki empat tenaga kesehatan gizi, sementara di Samarinda maksimal hanya ada satu, bahkan ada yang belum memiliki,” tambahnya.
Meski demikian, Ismid optimis program ILP bisa segera diterapkan di Samarinda.
“Ini bukan alasan untuk tidak menjalankan program ILP. Meskipun program ini belum sepenuhnya bisa dijalankan di seluruh Indonesia, saya yakin Samarinda, Insya Allah, mampu menjalankannya. ILP tidak akan sulit jika kita bekerja sama dan berkomitmen,” pungkasnya.(*)
Penulis: Devi Mogot
