Ujarku.co – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur (Kaltim) terus mengevaluasi pelaksanaan simulasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bertujuan untuk memenuhi angka kecukupan gizi peserta didik di seluruh wilayah Kaltim, terutama di daerah terpencil dan perbatasan.
Irhamsyah, Plt Kepala Disdikbud Kaltim, mengungkapkan tantangan utama dalam program ini adalah perbedaan tingkat kemahalan bahan pangan antar wilayah di Kaltim.
“Harga Rp10 ribu di satu wilayah mungkin setara dengan satu telur, tapi di wilayah lain hanya seperempat telur. Tingkat kemahalannya sangat berbeda,” ujar Irhamsyah usai menghadiri Rakornas Produk Hukum Daerah di Odah Etam, Senin (20/1/2025).
Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam untuk memastikan kebutuhan gizi tetap terpenuhi meski anggaran berpotensi membengkak.
Untuk mengatasi tantangan ini, Disdikbud berencana melibatkan UMKM lokal sebagai penyedia bahan pangan guna mendukung program tersebut. Selain itu, khusus untuk daerah-daerah terpencil seperti Mahakam Ulu (Mahulu), Disdikbud akan bekerja sama dengan Kodim dan Kepolisian untuk memastikan distribusi bahan pangan berjalan lancar.
“Persiapan alat dan bahan akan kami siapkan, mungkin sementara pengelolaan di lapangan melibatkan TNI maupun Polri,” jelas Irhamsyah.
Irhamsyah menambahkan, pemerintah pusat masih menjadi penentu utama dalam penetapan alokasi anggaran per peserta didik. Jika pusat menetapkan bantuan Rp10.000 per anak, maka pemerintah daerah perlu menutupi kekurangan untuk memenuhi standar gizi yang ditetapkan.
“Kita masih menunggu arahan dari pusat mengenai besaran subsidi ini,” katanya.
Khusus untuk Sekolah Luar Biasa (SLB), Disdikbud memberikan perhatian lebih pada pemenuhan gizi yang sesuai dengan kebutuhan khusus siswa. Misalnya, konsumsi susu UHT bagi siswa SLB dinilai kurang tepat karena dapat memicu reaksi tertentu.
“Kami akan mengganti susu UHT dengan susu kedelai. Namun, karena belum ada produksi lokal untuk susu kedelai di Kaltim, kemungkinan kami akan menyediakan susu kedelai dalam kemasan,” ungkap Irhamsyah.
Selain itu, Disdikbud juga akan memprioritaskan pangan lokal dari petani setempat untuk mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan ekonomi daerah.
“Sesuai petunjuk, bahan pangan harus berasal dari petani-petani lokal, kecuali untuk bahan tertentu yang belum bisa diproduksi di Kaltim,” tutupnya.(*)
Penulis: Devi Mogot
