Ujarku.co – Guntur, Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), mengungkapkan kekecewaannya atas kebijakan pemerintah pusat yang menyalurkan pupuk subsidi langsung tanpa melibatkan pemerintah daerah. Pernyataan itu ia sampaikan usai menghadiri Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kaltim, Rabu (9/7/2025).
Menurut Guntur, sentralisasi distribusi menyulitkan legislatif daerah memonitor kecukupan dan kesesuaian pupuk bagi petani lokal.
“Ini yang paling susah, setiap reses yang ditanyakan pupuk, ternyata Kita gak bisa memasukkan pupuk banyak ke teman-teman petani,” ujarnya.
Ia menilai kebijakan pusat tidak mempertimbangkan karakteristik lahan di Kaltim yang berbeda dengan daerah seperti Jawa.
“Pusat itu salah fatal, yang punya lahan kan kabupaten. Kalau pupuk dari pusat, orang pusat itu tau gak petani yang kita punya dan tanah yang beda-beda? Apalagi Kalimantan Timur jangan disamakan dengan di Jawa,” keluhnya.
Guntur mencontohkan kasus ketika petani membutuhkan pupuk jenis NSP atau kapur, tetapi yang dikirim justru Urea. Hal ini, kata dia, membuat bantuan menjadi tidak efektif dan berpotensi mubazir.
“Kita mau mengawasi dan sudah mengawasi tapi kalau pupuk nya sudah turun mau bagaimana?” tegasnya, seraya menambahkan DPRD akan lebih mudah menegur bila penyaluran dilakukan oleh pemerintah daerah.
Ia mengusulkan skema pembagian wewenang yang jelas, misalkan pemerintah kabupaten bertanggung jawab pada bibit, pemerintah provinsi pada pupuk, dan pusat menyediakan alat dan mesin pertanian (alsintan).
“Kita juga protes sama pusat jangan semena-mena, artinya kalau mau Swasembada pangan itu yang punya masyarakatnya memang harusnya kabupaten yang menyentuh langsung. Harapannya kita itu yuk mari kita kerjasama,” ungkapnya.
Guntur menegaskan DPRD Kaltim tetap berupaya melakukan pengawasan, tetapi kewenangan pusat membuat ruang gerak pengawasan menjadi terbatas. Ia khawatir kesalahan penyaluran pupuk akan berdampak pada produktivitas lahan.
Ia menilai proses penganggaran yang lambat di tingkat pusat juga tidak sejalan dengan kebutuhan lapangan yang dinamis. Petani, ujarnya, sering kali membutuhkan jenis pupuk berbeda setiap musim tanam, sedangkan distribusi bersifat seragam.
Lebih jauh, Guntur menyatakan kegagalan membaca kebutuhan spesifik tiap daerah bisa menghambat target swasembada pangan nasional.
“Berani saya mengatakan 50 persen gak akan bisa terlaksana swasembada pangan,” pungkasnya.(*)
Penulis: Devi Mogot
