Ujarku.co – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat mulai berdampak pada berbagai sektor pemerintahan, mulai dari kementerian dan lembaga hingga tingkat daerah.
Meski menimbulkan kekhawatiran terkait operasional pemerintahan daerah, Helmi Abdullah, Ketua DPRD Samarinda, memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan menghambat kinerja lembaganya.
Helmi mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran hanya berlaku untuk pos-pos yang tidak berdampak langsung pada masyarakat, seperti pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan perjalanan dinas.
“Program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tidak termasuk dalam kebijakan efisiensi ini,” ujarnya.
Dengan demikian, berbagai program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada kendala anggaran.
Helmi juga menambahkan bahwa hingga saat ini kebijakan efisiensi masih difokuskan pada kementerian dan lembaga di tingkat pusat, sementara mekanisme untuk daerah masih menunggu arahan lebih lanjut.
“Pemerintah pusat yang menentukan kebijakan efisiensi ini. Kita masih menanti bagaimana penerapannya di tingkat daerah,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa sektor-sektor strategis seperti keamanan, kesejahteraan sosial, dan layanan kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Menurutnya, kebijakan efisiensi ini hanya akan berdampak pada aspek-aspek yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
Lebih jauh, Helmi menyampaikan bahwa DPRD Samarinda berkomitmen untuk terus memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran yang diterapkan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Jika nantinya ada dampak yang dirasakan di tingkat daerah, pihaknya akan melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Selain itu, ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tetap tenang dan tidak khawatir berlebihan terhadap kebijakan ini.
“Yang terpenting, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dan tidak terganggu,” tambahnya.
DPRD Samarinda akan terus mengawasi perkembangan kebijakan ini dan siap mengambil langkah jika ditemukan kendala dalam implementasi di daerah. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan efisiensi anggaran tetap berjalan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.
Helmi optimistis bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan saat ini dapat menjadi langkah positif dalam meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara.
“Kita tetap mendukung kebijakan ini selama tidak menghambat pelayanan publik,” tutupnya.(Adv)
