Ujarku.co – Ekti Imanuel, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), menjelaskan perlunya kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan bagi generasi muda berpenghasilan rendah lewat program bantuan biaya kuliah Gratispol.
Program yang menanggung penuh Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa asal Kaltim itu dikawal DPRD agar tidak ada lagi penghentian studi karena keterbatasan dana.
“Kita ingin memastikan melalui program GratisPol ini tidak ada mahasiswa asal Kaltim yang putus kuliah hanya karena persoalan biaya,” ujarnya, Senin (7/7/2025).
Skema Gratispol membebaskan UKT bagi mahasiswa yang kuliah di wilayah Kaltim, sedangkan bagi yang belajar di luar provinsi bantuan disalurkan lewat beasiswa kampus masing‑masing.
“Pemprov bakal kasih biaya penuh UKT mahasiswa yang kuliah di wilayah provinsi Kaltim. Kalau kuliah di luar provinsi, akan diberikan bantuan melalui skema beasiswa masing-masing kampus,” jelasnya.
Ekti menyebut kebijakan ini lahir setelah DPRD dan mitra kerja menyoroti tingginya angka mahasiswa berhenti kuliah karena biaya. Gratispol diposisikan sebagai agenda jangka panjang, bukan intervensi sesaat, dengan sasaran tepat dan prinsip pemerataan akses.
Ia menekankan setiap rupiah APBD harus memberi imbas riil pada mutu sumber daya manusia.
“Setiap rupiah yang digelontorkan dari APBD harus betul-betul memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing generasi muda daerah,” tegasnya.
Antusiasme positif datang dari sivitas akademika yang melihat Gratispol sebagai bukti keberpihakan anggaran daerah kepada kelompok rentan. DPRD berkomitmen menjaga keberlanjutan program melalui penguatan regulasi dan pengawasan penggunaan dana.
“Dengan Gratispol, kita ingin menunjukkan bahwa negara hadir dan berpihak. Bukan hanya dalam bentuk wacana, tetapi melalui kebijakan nyata yang menyentuh kebutuhan paling dasar masyarakat,”pungkas Ekti.(*)
Penulis: Devi Mogot
