Ujarku.co – Ngobrol Politik Informal (NgoPi-Kaltim) yang diadakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kaltim dengan tema “Pilkada Kaltim Memperoleh Krisis Ekologi”, menyoroti dampak kerusakan lingkungan yang semakin parah akibat dominasi industri ekstraktif di Benua Etam.
Salah satu narasumber, Maulana Yudhistira, pegiat pangan lokal dan lingkungan, secara tegas mengkritik minimnya perhatian terhadap keadilan ekologis yang diabaikan oleh calon kepala daerah.
“Industri batubara dan sawit telah melahirkan konglomerat, tapi lihatlah bagaimana masyarakat di Mahakam Ulu yang harus kehilangan rumah karena banjir. Ini jelas merupakan bencana ekologis yang semakin parah,” ujar Maulana di Teras Samarinda, Jumat (15/11/2024).
Ia menekankan industri-industri besar tersebut terus merusak lingkungan tanpa memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk mempertahankan tanah dan kehidupan mereka.
“Kita hanya bisa marah, tapi kampung tetap digusur dan dihancurkan,” tambahnya.
Maulana menjelaskan kehadiran industri tambang dan sawit tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengubah tatanan sosial masyarakat setempat. Dahulu, masyarakat di Kaltim memiliki tradisi berladang dan memproduksi pangan sendiri, namun kini mereka terpaksa bekerja di industri tambang dan sawit.
“Masyarakat di kampung-kampung sekarang lebih memilih bekerja di tambang atau di sawit karena tidak punya pilihan. Mereka harus menjual tanah karena sudah tidak produktif lagi,” jelasnya.
Pilihan tersebut, menurutnya, merupakan bentuk keterpaksaan yang lahir dari hilangnya akses terhadap sumber daya alam yang dulu menjadi tumpuan hidup, seperti air bersih dan lahan berladang.
Maulana juga mengkritik keras pemerintah yang dinilai gagal menciptakan lapangan pekerjaan alternatif yang layak dan berkelanjutan.
“Pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan kerja yang layak, sehingga masyarakat akhirnya bekerja di industri dengan upah murah. Mereka hanya dijadikan buruh yang mudah digantikan,” katanya.
Masyarakat, lanjut Maulana, hanya menjadi pekerja rendahan yang dipekerjakan sebagai penjaga alat atau pengatur jalan hauling di kawasan tambang.
“Ini krisis yang paket komplit. Tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menghancurkan ekonomi dan sosial masyarakat,” tandasnya.
Lebih lanjut, Maulana menyoroti minimnya perhatian terhadap isu ekologis dalam agenda politik calon kepala daerah. Ia mengkritik para kandidat yang seolah menutup mata terhadap krisis ekologi yang kian mendesak di Kaltim.
“Isu-isu krisis ekologi ini jarang sekali dijadikan program atau visi misi dari para calon yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah,” ungkapnya.
Menurutnya, mayoritas calon kepala daerah memiliki keterkaitan erat dengan industri ekstraktif yang beroperasi di Kaltim, sehingga sulit bagi mereka untuk benar-benar memperjuangkan keadilan ekologis.
“Mereka juga bagian dari industri ekstraktif, salah satu pemain besar di sini. Jadi akan sangat sulit bagi kita untuk mempertahankan lahan-lahan yang masih tersisa,” lanjut Maulana.
Situasi tersebut semakin rumit karena masyarakat di tingkat lokal juga mulai terpecah akibat kehadiran industri.
“Ketika industri masuk, masyarakat kita menjadi terpecah belah,” pungkasnya.(*)
Penulis: Devi Mogot
