Ujarku.co – Acara Ngobrol Politik Informal (NgoPi-Kaltim) yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kaltim menutup diskusi dengan sorotan tajam terhadap isu pengelolaan sumber daya alam yang dianggap menjadi kutukan abadi bagi Kaltim.
Romo Rudy, budayawan Kaltim, memberikan pandangan kritis mengenai sejarah panjang eksploitasi sumber daya alam di Kaltim, yang ia sebut sebagai “kutukan” bagi Benua Etam.
“Kalimantan Timur memiliki potensi sumber daya alam yang sangat fantastis, baik di dalam tanah maupun yang lain. Oleh karena itu, tidak mustahil bahwa isu lingkungan dan sumber daya alam menjadi isu tematik yang legendaris di Kaltim,” kata Romo Rudy di Teras Samarinda, Jumat (15/11/2024).
Namun, menurutnya, sejarah pengelolaan sumber daya alam di Benua Etam, yang dimulai sejak era kolonial Belanda hingga rezim Orde Baru, tak pernah berpihak pada rakyat.
Romo Rudy menyoroti fakta industri ekstraktif telah lama mendominasi kebijakan pemerintah di Kaltim. Pemerintah, menurutnya, tidak hadir untuk kepentingan rakyat, melainkan hanya untuk melayani kepentingan industri ekstraktif.
“Dari rezim ke rezim, kebijakan sumber daya alam tidak pernah berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Ia juga mengkritik slogan-slogan kosong seperti “Kaltim Green” yang pernah dicanangkan oleh pemerintah provinsi, namun hasilnya tetap ekstraktif dan merusak lingkungan.
Dalam pandangan Romo Rudy, eksploitasi sumber daya alam yang berkelanjutan tidak hanya menghancurkan lingkungan, tetapi juga menghancurkan peradaban lokal, termasuk budaya pangan tradisional.
“Ekstraksi sumber daya alam ini menghancurkan peradaban. Pangan-pangan lokal kita pun ikut hancur,” ujarnya, mengapresiasi gerakan perlawanan yang muncul dari masyarakat, meskipun dihadapkan pada tantangan besar.
Pilkada serentak di Kaltim, yang seharusnya menjadi momentum perubahan, menurut Romo Rudy justru akan memperpanjang kutukan sumber daya alam yang ada.
“Pilkada serentak justru akan melanggengkan kutukan sumber daya alam karena semua calon terlibat dalam permainan yang sama,” jelasnya.
Ia melihat para kandidat yang terlibat dalam Pilkada tidak menawarkan solusi yang berbeda, melainkan hanya mengulang pola lama yang menguntungkan industri ekstraktif.
Sebagai catatan penting, Romo Rudy juga menekankan perlunya gerakan perlawanan terhadap praktik premanisme industri ekstraktif. Ia menyarankan agar masyarakat Kaltim bersatu untuk mendorong moratorium eksploitasi sumber daya alam sebagai langkah awal.
“Kita perlu membuat gerakan moratorium eksploitasi dan melawan premanisme industri ekstraktif,” tegasnya.
Romo Rudy menutup pernyataannya dengan mengingatkan perjuangan melawan dominasi industri ekstraktif di Kaltim memerlukan keberanian dan pengorbanan.
“Kita sedang melawan premanisme industri, dan Kaltim belum memiliki martir. Jadi, mungkin perlu dicatat siapa yang mau menjadi martir untuk perlawanan ini,” pungkasnya.(*)
Penulis: Devi Mogot
