Ujarku.co – Kebijakan sekolah gratis di Samarinda kembali menuai sorotan setelah dugaan pungutan liar masih ditemukan di lapangan, meski pemerintah telah mendistribusikan buku pelajaran dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) gratis bagi siswa SD dan SMP negeri.
Ismail Latisi, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, menilai lemahnya pengawasan dan minimnya sosialisasi berpotensi menjadikan program tersebut sekadar slogan tanpa manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kalau sekolah negeri masih mewajibkan pembelian buku, itu sudah menyalahi aturan. Disdikbud harus segera bertindak,” ujar Ismail beberapa waktu lalu.
Ia mengapresiasi LKPD yang disusun guru-guru lokal sebagai pengganti Lembar Kerja Siswa (LKS) yang sebelumnya dibeli orang tua, namun menilai distribusinya yang dimulai awal bulan ini belum dibarengi informasi memadai.
“Larangan pungutan ini harus diumumkan secara terbuka. Bukan hanya lewat surat edaran internal. Wali murid perlu tahu apa yang menjadi hak anak-anak mereka,” ungkapnya.
Ismail meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda menutup celah pungutan berkedok sumbangan atau pembelian buku tambahan, dengan menyebarkan informasi resmi melalui kanal daring, media massa, dan forum sekolah–orang tua.
Ia juga menekankan pentingnya penindakan tegas bagi sekolah yang melanggar aturan, demi menjaga kredibilitas program pendidikan gratis.
“Artinya ini bentuk komitmen pemerintah dalam menyediakan pendidikan yang benar-benar gratis dan berkualitas,” pungkasnya.(adv)
